Penyidik KPK Ikut Tes Wawasan Kebangsaan : Allahu Akbar Itu Radikal

SuaraSulsel.id - Perdebatan tentang keberadaan kelompok Taliban di Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus berlanjut sampai belakang layar Program Mata Najwa.

Setelah berdiskusi di Studio Mata Najwa, sejumlah narasumber antara lain Penyidik KPK March Falentino, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera bersama Najwa Shihab terlibat diskusi panas.

Saling debat terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam format wawancara calon pegawai KPK.

Dalam potongan video wawancara yang disiarkan di kanal youtube Najwa Shihab, March Falentino mengatakan yang dicatat oleh asesor dalam tes wawasan kebangsaan hanya belakangnya saja. Tidak merangkum dari awal hingga akhir.

Baca Juga: Politisi PDIP Kepleset Sebut Jokowi Pemberantas KPK, Diskakmat Najwa Shihab

"Sama seperti saya waktu ditanya, gimana mau ikut perayaan kristen gak. Saya jelaskan dari A-Z sehingga kesimpulannya saya tidak ikut," ungkap March.

"Satu kata saja itu," sela Kapitra Ampera.

"Sorry Bang, Begini Bang. Abang pernah gak lihat satu saja rekaman audio video. Dari satu saja peserta, dari awal sampai selesai? Itru saja jawab," kata March.

"Enggak pernah saya dan enggak tau. Mau tau dari mana?" jawab Kapitra Ampera.

Beberapa pertanyaan yang juga menjadi sorotan adalah soal jilbab. Tudingan kelompok taliban hingga harus memilih Alquran atau Pancasila.

Baca Juga: Terungkap Segini Gaji Pegawai KPK yang Diangkat Jadi ASN, Dapat 6 Tunjangan

Pembicaraan hingga larut malam itu pun berlanjut dengan doa dari Kapitra Ampera untuk March Falentino. "Semoga Allah bersamamu.., Allahu Akbar," ungkap Kapitra.

Doa dan takbir Kapitra pun disambut March dengan pernyataan mengejutkan. "Nah pernyataan itu waktu interview dibilang radikal. Allahu Akbar itu radikal," sebut March.

"Loh saya setiap hari Allahu Akbar. Ttakbir loh," kata Kapitra.

Tampak ikut hadir dalam perbincangan dalam lorong sempit Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari.

Aksi Tolak Pelemahan KPK di Daerah

Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) Kalimantan Barat melakukan Aksi Kamisan di Bundaran Tugu Digulis Untan, Pontianak, untuk menolak adanya dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk apa pun.

"Saat ini kami melaksanakan aksi untuk menjunjung tinggi keadilan sosial bagi masyarakat yang ingin sekali korupsi bisa dilenyapkan dari Indonesia, serta kami juga menyampaikan tuntutan menolak upaya pelemahan KPK dan menuntut komitmen Presiden dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia," kata Korlap Gertak, Jimmy Abraham, di Pontianak, Kamis 3 Juni 2021.

Dalam aksinya, mengutip Antara, Gertak Kalbar menuntut atau menolak upaya pelemahan KPK, menuntut komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi, menuntut Ketua KPK menghentikan polemik internal dan fokus pada pencegahan, dan menghentikan kongkalikong politisi-KPK.

"Kami dengan tegas menuntut dan menolak pelemahan KPK, karena secara internal dan eksternal akan memukul mundur upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.

Dia mengatakan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) merupakan tes yang jelas hasilnya mengundang permasalahan di publik, orang yang disingkirkan adalah mereka yang berusaha memberantas korupsi.

"Jelas TWK tersebut merupakan tes yang menyingkirkan mereka yang berusaha memberantas korupsi, jumlah kasus yang ditangani datanya yang kami lihat di media yakni sebanyak 75 Pegawai KPK yang hari ini dikategorikan merah," ujar dia.

Ia juga mengatakan saat ini KPK sedang mengalami permasalahan yang cukup pelik, mulai dari revisi UU KPK, isu rasisme dan gelombang aksi mahasiswa yang bertubi-tubi hingga saat ini ada 75 Pegawai KPK yang diuji dengan TWK, yang disinyalir menjadi metode aksi bersih-bersih dari oknum yang gerah dengan lembaga antirasuah itu.

Hal tersebut dikarenakan adanya jalur eksternal menuju internal KPK dengan pelemahan demokrasi yang dilakukan menggunakan selubung legal formal, katanya lagi.

"Setelah kalangan legislatif dan eksekutif menutup telinga dari teriakan penolakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019, kini dihadapkan dampak revisi tersebut yang menimbulkan karut-marut Tes Wawasan Kebangsaan. Kini selubung legal formal kian tebal membelit langkah kaki para penegak hukum di KPK," katanya lagi.

Dia menambahkan, aksi mereka tersebut merupakan komitmen solidaritas dengan tetap melihat perkembangan kasus dan isu yang ada di KPK, jika persoalan tersebut masih terus terjadi, Gertak Kalbar tetap berkomitmen dan mengawal dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.