SuaraSulsel.id - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masih terus melakukan persiapan untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka di wilayahnya. Dengan cara melaksanakan uji coba sekolah tatap muka di Kota Makassar.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel Hery Sumiharto mengatakan, uji coba dilakukan di tiga Sekolah Menegah Atas (SMA) yang berada di Makassar, yaitu SMA 2, SMA 4, dan SMA 21 Makassar.
Hal ini sebagai persiapan untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka pada tahun ajaran baru, Juli 2021.
Saat melaksanakan uji coba sekolah tatap muka, murid-murid di tiga sekolah itu harus menjalani pemeriksaan Swab Antigen Covid-19. Tujuannya, adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar virus Corona atau Covid-19.
"Ini kan kemarin kita sudah uji coba yang di tiga sekolah. SMA 21, SMA 2, dan SMA 4 Makassar kita uji coba sebelum dibuka. Terakhir ini siswa-siswi kita uji swab. Alhamdulillah hasilnya negatif semua," kata Hery kepada SuaraSulsel.id, Kamis 3 Juni 2021.
Selain murid, kata Hery, guru-guru di tiga sekolah tersebut juga harus divaksin sebelum mengajar di dalam kelas. Teknis pembelajaran sekolah tatap muka dilaksanakan dengan menggabungkan pembelajaran secara online dan offline.
Pembelajaran tatap muka dilakukan hanya dua kali dalam seminggu dengan jangka waktu tiga jam saja. Selebihnya, pembelajaran digelar secara online.
"Utamanya sekarang ini kan apakah guru-gurunya semua sudah divaksin. Iya harus divaksin gurunya," kata dia.
"Pembelajaran tatap muka online dan offline. Sama dengan SMA 21 Makassar itu kan pembelajarannya hanya dua kali seminggu itu pun setengah. Hanya tiga jam saja," tambah Hery.
Baca Juga: Mahasiswa Kedokteran Ingin Terlibat Dalam Program Makassar Recover
Hery menjelaskan landasan untuk dapat menggelar pembelajaran secara tatap muka harus merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 ini.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah harus mendapat surat izin dari orang tua murid, surat izin dari gugus tugas, surat izin pemerintah daerah serta kesiapan dari sekolah sendiri terkait sarana dan prasarana.
"Kita di provinsi hanya melihat jika syarat-syarat itu sudah dimiliki. Silahkan aja sekolah tatap muka, tetapi yang pasti kan dari pemerintah daerah setempat. Itu yang utama, kemudian dari orang tua siswa," terang Hery.
Pembelajaran secara tatap muka, kata dia, juga tergantung dari situasi lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing. Jika daerah tersebut masih berada di zona merah maka kecil kemungkinan untuk dapat menggelar pembelajaran secara tatap muka.
"Iya, harus melihat situasi Covid-19 jika ingin sekolah tatap muka. Surat edaran dari pak Gubernur Sulsel juga itu tentang sekolah tatap muka itu kan ada fleksibel. Poin ke empat atau kelima itu soal fleksibel. Artinya fleksibel itu melihat situasi dan kondisi daerah itu sendiri yang kemudian diikuti dengan sarana dan prasarana. Kemudian edukasi dan lain sebagainya," katanya.
Kontributor : Muhammad Aidil
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
12 Fakta Kematian Bripda Dirja Pratama
-
Misteri Darah di Mulut Bripda Dirja Pratama Terjawab, Senior Resmi Tersangka
-
Nasaruddin Umar Ungkap Pernah Serahkan 'Pemberian' ke KPK di Masa Lalu
-
Jejak Karier AKP Arifan Efendi, Kasat Narkoba Toraja Utara Diduga Terima Rp13 Juta Dari Bandar
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN