Firli Bahuri Nonaktifkan Penyidik Kasus Nurdin Abdullah

SuaraSulsel.id - March Falentino, salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut dinonaktifkan Firli Bahuri. Dia dinyatakan tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersama 74 orang lainnya.

March adalah salah satu penyidik yang menangani kasus Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah. Hal tersebut diketahui dari channel youtube Haris Azhar.

Haris melakukan wawancara dengan March pada Selasa, 1 Juni 2021. Sebelum dinonaktifkan, ia mengaku terakhir menganani kasus yang menyeret Nurdin Abdullah.

Ia bahkan langsung ke Makassar untuk melakukan penyelidikan. Haris menanyakan lebih detail soal kasus Nurdin Abdullah, termasuk soal adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu.

Baca Juga: Ditanya Terkait Keberadaan Harun Masiku yang Sudah di Indonesia, Ini Kata Firli Bahuri

"(Saya) sampai ke Makassar. Tapi ga sempat makan coto," ujar March.

Ia mengaku tak ada hambatan dalam penanganan kasus Nurdin Abdullah. Semua lancar.

Juga tak ada intervensi oleh pihak lain, termasuk internal KPK. Selama ini, kata March, ia memang banyak menangani kasus di luar kota.

"Kalau kasus Nurdin Abdullah lancar-lancar aja, paling hambatan kemarin sifatnya dinamika," kata March.

"Nurdin Abdullah lancar. Saya tangani kebanyakan memang kasus yang di luar kota. Perhatiannya sifatnya lokal, ga terlalu politis," lanjutnya.

Baca Juga: Firli Tawarkan 24 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ikut Pelatihan Bela Negara

March mengaku tak paham tujuan dilakukannya TWK. Selama ini mereka bekerja sudah sesuai dengan prosedur.

"Semua diketahui atasan, ada dewan pengawas KPK bahkan kontrol masyarakat dan sebagainya, yang semua mungkin bisa menilai," jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua KPK resmi melantik 1.271 pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 1 Juni 2021.

Angka itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos melalui TWK alih status menjadi ASN. Prosesi pada akhirnya digelar juga setelah sempat diwarnai solidaritas lebih 600 pegawai yang meminta pelantikan ditunda di tengah polemik.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing