Jokowi Syok : Pelabuhan Tidak Ada Jalan, Sawah Dekat Bendungan Tidak Punya Irigasi

SuaraSulsel.id - Saat turun ke lapangan, Presiden Jokowi kerap menemukan adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.

Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.

Hal ini, kata Jokowi, menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu.

"Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini," katanya, Kamis 27 Mei 2021.

Baca Juga: Dorong Jokowi Buat Perppu soal KPK, Febri Diansyah: Belum Telat Buktikan Komitmen

Presiden Joko Widodo menegaskan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

"Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP," ujar Presiden dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 27 Mei 2021.

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.

"Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," ucap Presiden.

Baca Juga: 14 Poin Klarifikasi Felicia Tissue, Sebut Keluarga Jokowi Tak Beretika

Sementara poin penting kedua, Kepala Negara menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.