SuaraSulsel.id - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghabiskan anggaran Rp 117 miliar lebih. Anggaran itu disiapkan untuk 24 ribu orang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid mengatakan, Pemprov Sulsel sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian Keuangan tentang skema pembayaran THR.
Besarannya tak hanya sebatas gaji pokok saja. Tapi ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta beberapa tunjangan lain yang melekat. Tetapi tidak termasuk TPP.
Kata Rasyid, masuknya tunjangan jabatan tentu akan menambah nominal THR yang diterima pegawai. Mulai dari Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta per orang.
Misalnya saja, gaji PNS untuk jabatan tertinggi atau eselon II sekitar Rp 5 juta per bulan. Maka tambahan THR termasuk tunjangan jabatan sebesar Rp2,5 juta.
"Jadi memang cukup lumayan tambahannya. Anggaran untuk THR juga sudah kami siapkan, sama halnya dengan gaji 13," bebernya.
Kata dia, sesuai aturan Kemenkeu, pembayaran THR paling lambat dilakukan 10 hari sebelum Idulfitri. Ketika sudah ada juknis, pihaknya langsung akan memproses pembayarannya ke semua pegawai.
"Langsung ditransfer ke masing-masing rekening," tambahnya.
Sementara, untuk gaji ke-13, nantinya akan terbit aturan atau juknis tersendiri. Aturannya juga berbeda dengan pembayaran THR.
Baca Juga: Curhat Wanita Hanya Dapat THR Rp1 Juta dari Mantan Suami, Malah Dikritik
"Kalau gaji ke-13 itu biasanya belakangan karena untuk anak sekolah. Aturannya juga berbeda dengan THR atau gaji ke-14," bebernya.
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Sulsel, Sakura juga mengatakan Petunjuk Teknis (Juknis) pemberian THR sudah ada. Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur (Pergub)
"Berkaitan dengan THR sudah ada Juknisnya, untuk itu sementara di susun Pergubnya mudah-mudahan dalam dua tiga hari selesai, ini harus dibahas," ucap Sakura.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sudah memastikan THR bagi PNS, dan TNI/Polri akan mulai disalurkan sejak H-10 hingga H-5 Lebaran 2021 secara bertahap.
"THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap," kata Sri Mulyani.
Pembayaran THR tersebut mengacu pada peraturan yang berlaku tahun 2020, yakni PMK Nomor 5 Tahun 2020, besaran THR bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diterima adalah sebesar penghasilan yang diterima pada Maret 2020. Hal itu tertuang dalam pasal 6 PMK tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pilih Kursi Komisaris Ketimbang Partai, Musyafirin Resmi Diusulkan Dipecat PDIP
- Survei Capres PPI: Prabowo Masih Perkasa, Anies Tempel Ketat, Gibran di Bawah AHY
- Mudah, Ini Cara Menghentikan Spam Call di HP Android dan iPhone
- Kronologi Kader PDIP Musyafirin Pilih Kursi Komisaris Ketimbang Partai Berujung Usulan Pemecatan
- 4 Shio Ini Diprediksi Panen Cuan dan Sukses Besar di Tahun Kambing Api 2027
Pilihan
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
Terkini
-
PSEL Makassar Lanjut atau Batal? Ini Kata Wali Kota Munafri Arifuddin
-
Curi iPad Rp12 Juta, Pemuda Pengangguran Ini Beruntung Tak Perlu Masuk Penjara
-
Warga Sulawesi Makin 'Ngebut' Pindah ke Kendaraan Listrik, PLN Tambah SPKLU
-
2 Tahun Prabowo-Gibran, BRI Dorong Pemerataan Ekonomi melalui Pemberdayaan UMKM
-
Polisi Tangkap Mobil Penimbun BBM di Kendari