Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Selasa, 27 April 2021 | 03:05 WIB
Aparat penegak hukum TNI/Polri dari Satgas Nemangkawi melakukan olah tempat kejadian perkara dan melihat langsung kondisi bangunan 'honai' (rumah adat di pegunungan) milik salah satu kepala suku dan tiga rumah guru di Dambet yang menjadi korban pembakaran KKB. ANTARA Papua/HO-Satgas Humas Nemangkawi

SuaraSulsel.id - Kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terus menimbulkan korban jiwa. Kali ini Kepala BIN Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha harus gugur diterjang timah panas.

Kasus ini pun jadi evaluasi bersama saat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin 26 April 2021.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko.

Saat rapat, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait.

Baca Juga: Polri Ungkap Kendala Pengejaran KKB Penembak Kabinda Papua

Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya.

Melalui rapat ini, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw pun setuju dengan pernyataan Moeldoko. Menurut Paulus, dirinya menilai tatanan sinergitas di lapangan belum padu.

Dengan begitu, upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.

Evaluasi juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam. Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.

Baca Juga: Kabinda Papua Tewas Ditembak KKB, Polri Belum Ada Rencana Tambah Personel

Salah satu poin dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Load More