Azyumardi Azra : Kementerian Pendidikan Diserahkan Pada Bukan Ahli

SuaraSulsel.id - Kementerian Pendidikan kembali disorot publik. Karena menghilangkan mata pelajaran wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan juga lalai karena tidak memasukan frasa agama dalam rancangan peta jalan pendidikan nasional 2020-2035.

PP 57 Tahun 2021 berfungsi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam pendidikan formal hingga non-formal.

Meskipun kesalahan itu segera diperbaiki oleh Kemendikbud dengan mengajukan revisi atas PP nomor 57 Tahun 2021 yang baru beberapa hari diteken Presiden Joko Widodo, pakar pendidikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengaku tak kaget.

Baca Juga: NU Circle: Maaf, Mendikbud Nadiem Tak Secerdas yang Dikisahkan Orang

“Pandangan saya Kemendikbud diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Bukan orang yang paham sejarah pendidikan Indonesia. Makanya sebelum munculnya (kasus) peta jalan, saya sudah menyatakan bahwa saya memberikan rapor merah pada Mendikbud yang sekarang itu,” ungkap Azyumardi dalam Pengajian Ramadan 1442 H PP Muhammadiyah, Minggu 18 April 2021.

“Itu 100 hari kabinet. Sekarang hampir 1,5 tahun tidak berubah, bahkan lebih jelek,” kata Azyumardi, mengutip dari muhammadiyah.or.id

Azyumardi menganggap terjadinya dua kali kesalahan mendasar itu sebagai hal yang fatal. Mendikbud menurutnya tidak menyiapkan pembangunan sumber daya manusia, tapi hanya menyiapkan sistem pendidikan yang merespon secara reaktif naik turunnya dinamika pasar semata.

“Kalau ada kata akhlak, itu gimmick saja,” kritiknya.

Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa BSNP telah membuat dan menyediakan masukan secara rinci terkait PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Baca Juga: Penjelasan Nadiem Soal Pendidkan Pancasila dan Bahasa Indonesia Tak Wajib

“Termasuk mengenai rumusan PJPN, BSNP sudah membuat konsep pendidikan 2045 yang sudah beredar yang memang isinya berbeda dengan yang diterbitkan dengan Kementerian (Kemendikbud),” ungkap Mu’ti heran karena rekomendasi BSNP tidak diperhatikan.