SuaraSulsel.id - Kajian islam yang akan digelar secara online oleh pegawai PT Pelni dibatalkan. Karena dituding, penceramah yang akan hadir memiliki paham radikal.
Hal ini pun membuat heboh publik di media sosial. Setralah direksi PT Pelni memutuskan acara kajian Islam Ramadan oleh Badan Kerohanian Islam PT Pelni dibatalkan. Dengan alasan ingin mencegah radikalisme di lingkungan BUMN.
Bahkan pejabat di PT Pelni sampai dipecat karena diduga ikut terlibat dalam acara pengajian tersebut.
Mengutip dari terkini.id -- jaringan Suara.com, Komisaris PT Pelni Dede Budhyaryo menjelaskan duduk perkaranya.
Dede mengkonfirmasi, memang pejabat yang terlibat telah dicopot. Sebagai sikap tegas PT Pelni pada radikalisme.
Dede mengatakan, pencopotan pejabat itu sekaligus peringatan bagi pegawai BUMN agar tidak sembarangan memberi panggung bagi penceramah radikal.
“Selain pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beru ruang sedikitpun BERANGUS,” tulis Dede dalam akun Twitternya, Jumat, 9 April 2021.
“Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tersebut DIBATALKAN,” sambungnya.
Dalam keterangan tersebut, Dede mengungkapkan alasan mengapa acara kajian Ramadan daring Bakis Pelni itu dibatalkan seluruhnya.
Baca Juga: Geger Warga Bakar Tempat Pengajian, Ternyata Ini Penyebabnya
Secara terang-terangan, ia mengatakan bahwa alasannya karena mayoritas pengisi acara merupakan penceramah radikal.
Menanggapi hal tersebut, rupanya banyak netizen yang tak setuju hingga akhirnya mengecam tindakan PT Pelni.
Bahkan akun Twitter resmi Republika juga turut buka suara mengenai keputusan tersebut.
"Ustaz Syafiq Basalamah bersikap tak setuju dengan mereka yang mengkritik pemerintah, malah dilabeli radikal oleh komisaris Pelni. Menurut sobat Republika, Radikal itu seperti apa? #Rolmin," tulis akun @republikaonline.
"beginilah akibatnya kalo relawan jadi komisaris BUMN, dulu kerjanya apa itu org? apa bukan dari pengangguran akut ya, sampe segitu ketika dpt jabatan," timpal akun @AndroidDev77.
"Standar nya aja dulu dari pemerintah atau pelabel radikal biar kite2 tahu garis rambu2 radikal biar kita gak di tuduh radikal, radikul..... Perasaan mereka anti demo .... Patuh pada penguasa tanpa syarat asal mereka diberi kebebasan untuk shalat...," imbuh akun @Alhamdulillahm7.
Berita Terkait
Terpopuler
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
- 17 Kode Redeem FF 25 Agustus 2026: Kesempatan Dapat Voucher dan Skin Senjata Terbaru
- Waduk Jatigede Surut, Warga Sumedang Manfaatkan Lahan untuk Bertani
Pilihan
-
Polisi Bubarkan Massa Aliansi Pati yang Galang Donasi di Depan DPR
-
Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Menag: Isu Bursa Caketum PBNU Itu Spekulasi Liar
-
Menag Nasaruddin Umar Bantah Mundur: Itu Ada Orang yang Panik
-
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
-
Dari Pengumpul Data Hingga Perantara, Bagaimana DSI Bekerja
Terkini
-
BRI dan Pemprov Maluku Utara Kolaborasi Perkuat UMKM dan Ekonomi Desa
-
Pesawat TNI AL Keluar Jalur, Tiga Prajurit Lolos dari Maut
-
Detik-detik Banjir Bandang Terjang Parigi Moutong: Puluhan Rumah Tertimbun Lumpur
-
11 Daerah di Sulawesi Tenggara Resmi Status Siaga Kekeringan, Ribuan Hektare Sawah Terancam Puso
-
Polisi Jabar Obrak-abrik 'Passobis' di Sulsel, Begini Respons Ustadz Das'ad Latif