KPK Selidiki Asal Usul Harta Kekayaan Kepala Bapenda Makassar

SuaraSulsel.id - Harta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Irwan Adnan ikut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV, Niken Aryati mengatakan, Irwan Adnan akan diperiksa KPK. Hartanya memang cukup jadi perhatian dibanding PNS eselon II lainnya.

"Nanti ada prosesnya lebih lanjut, akan ada pemeriksaan dan penjelasan. Ditanyakan kejelasan asal usul dari hartanya," kata Niken di Kantor Gubernur Sulsel, Senin 5 April 2021.

Niken mengatakan, harta Irwan Adnan bisa saja dipertanggungjawabkan. Artinya tidak ada masalah. Namun, KPK belum bisa menyimpulkan, sebab masih diselidiki.

Baca Juga: Kepala Bapenda Makassar Pastikan Semua Hartanya Bisa Dipertanggungjawabkan

"Sedang ditindaklanjuti oleh KPK," sebutnya.

Harta kekayaan Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan jadi sorotan. Karena dalam tempo satu tahun, kenaikan hartanya mencapai Rp 48 miliar lebih.

Hal tersebut diketahui dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.

Irwan Adnan terakhir melaporkan hartanya pada 31 Desember 2019. Harta Adnan tercatat Rp 56,4 miliar.

Padahal, pada tahun 2017, harta Adnan hanya Rp8,2 miliar lebih. Kenaikan drastis terjadi setahun berikutnya.

Baca Juga: 35 Hari di Rumah Tahanan KPK, Begini Kesehatan Nurdin Abdullah

KPK mencatat, harta Adnan di tahun 2018 mencapai Rp53,6 miliar lebih. Naik lagi menjadi Rp56,4 miliar pada tahun 2019.

Adnan bahkan mendaftarkan 24 bidang lahannya di Kota Makassar dan Jakarta dengan harga yang cukup fantastis. Ada lahan yang tercatat hingga Rp 6,5 miliar.

Namun menurut Adnan, hartanya bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang dilaporkan di LHKPN bisa dipertanggungjawabkan.

"LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK. Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara," ujarnya.

Saat melaporkan harta kekayaan yang melonjak itu, Irwan mengaku telah berkoordinasi dengan KPK.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing