SuaraSulsel.id - Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis DPD I Golkar Sulsel Herman Heizer mengatakan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel kepada Calon Ketua DPD II bukan syarat mutlak. Dalam aturan organisasi Partai Golkar juga diakuinya tidak ada.
Hal ini merespons kritik terhadap Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe oleh Anggota DPP Golkar.
Hanya saja, kata Herman, uji kepatutan dan kelayakan merupakan metode pengenalan calon untuk mengetahui visi misinya. Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan Taufan Pawe menurut Herman, ingin menghadirkan paradigma baru.
Golkar, lanjutnya, menginginkan agar Ketua DPD II kedepannya memiliki jiwa militansi membesarkan Partai Golkar.
Baca Juga: Nama Bupati Dodi Reza Diusung di Pilgub Sumsel, Ini Target Golkar Palembang
Ketua tersebut harus mampu memenangkan setiap kegiatan politik. Salah satunya mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menjadi Presiden 2024.
"Di dalam setiap uji kelayakan, Pak Ketua (Taufan Pawe) selalu sampaikan kepada calon, ini bukan syarat mutlak menjadi Ketua DPD II. Ini hanya sebuah inovasi yang kita lakukan untuk memastikan calon tersebut mampu memenangkan Partai Golkar pada semua ajang Pemilu. Terkhusus mengantarkan ketum (Arlangga) memenangkan Pilpres di 2024," kata Herman, Selasa, 30 Maret 2021.
Uji kelayakan ini, kata Herman, selalu disosialiasikan kepada calon jika hal ini bukan syarat mutlak musda DPP II.
Bahkan, para calon diberi kesempatan jika uji kelayakan tersebut memberatkan, jangan dilanjutkan.
"Justru mereka mengapresasi. Karena dilakukan secara profesional. Kita berikan puluhan pertanyaan untuk mengetahui kulitas dan kapasitas calon-calon ketua. Melihat tantangan ke depan, Golkar saat ini butuh leadership yang kuat," sebutnya.
Baca Juga: DPP Partai Golkar Tegur Taufan Pawe : Jangan Banyak Gerakan Tambahan
Wakil Ketua Bidang Komunikasi Golkar Sulsel Zulham Arief juga membantah soal tudingan praktik transaksional. Justru, lanjutnya, Taufan Pawe pada setiap kesempatan mengharamkan adanya bayar-bayaran untuk menduduki jabatan tertentu.
Ia menjelaskan, Taufan Pawe ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran di bawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Semua harus terbuka dan transparan peruntukkannya.
"Justru pak ketua di awal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel," jelasnya.
Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung Taufan Pawe dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel.
Diketahui, uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel disoroti pengurus DPP. Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe disebut asal buat aturan.
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Mustafa Raja mengaku DPP baru tahu jika aturan seperti itu diberlakukan di musyawarah daerah kabupaten dan kota Sulsel.
"Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Di peraturan organisasi itu tidak ada yang seperti itu," kata Mustafa.
Ia meminta agar partai Golkar Sulsel tidak asal buat aturan sendiri. Menurutnya, Musda adalah hal yang sakral sehingga harus ikut aturan organisasi.
Mustafa menjelaskan, aturan dan pelaksanaan musda di kabupaten dan kota sudah diatur dalam Peraturan Organisasi nomor 2 tahun 2020.
Dalam petunjuk pelaksanaan musda partai Golkar juga tak satupun pasal yang mengatur soal uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar. Sehingga, jangan ada lagi ada gerakan tambahan.
"Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di-fit and proper test? Apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di-fit and proper test?. Jadi jangan buat aturan di luar aturan yang sudah ditetapkan DPP," jelasnya.
DPP juga mengendus adanya praktik transaksi pada gelaran Musda di Sulsel. Mustafa pun mengaku DPP akan menelusuri persoalan tersebut.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Pemerintah RI Melunak, Mau Tawarkan Proyek Kilang Minyak ke AS Imbas Tarif Impor Trump
-
RI Siapkan Jurus Jitu di Washington: Paket Negosiasi Disiapkan Hadapi Potensi Tarif Balasan AS
-
Soal Tarif Dagang Trump, Dasco: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Tempat Pembuangan Negara Lain
-
Golkar Minta Isu Perselikuhan Ridwan Kamil Tak Diangkat ke Ranah Publik: Masyarakat Jangan Menjudge
-
Soal Ridwan Kamil Diterpa Isu Perselikuhan, Golkar Ngaku Prihatin: Semoga Beliau Diberi Kesabaran
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
- Rekaman Lisa Mariana Peras Ridwan Kamil Rp2,5 M Viral, Psikolog Beri Komentar Menohok
Pilihan
-
'Siiiu' Ala Zahaby Gholy, Ini Respon Cristiano Ronaldo Usai Selebrasinya Dijiplak
-
Hasil Akhir! Pesta Gol, Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia
-
Hasil Babak Pertama: Gol Indah Zahaby Gholy Bawa Timnas Indonesia U-17 Unggul Dua Gol
-
BREAKING NEWS! Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Yaman
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
Terkini
-
Cuti Lebaran Usai! ASN Sulsel Wajib Ngantor Besok, Nekat Libur? Ini Sanksinya!
-
Balap Perahu Hias dan Lebaran Ketupat: Dua Tradisi Unik di Gorontalo dan Mataram
-
Gelap Ruang Jiwa: Bisnis Aksesori Binaan BRI yang Ekspansi Global Lewat BRI UMKM EXPO(RT) 2025
-
Batal Nikah Gegara Uang Panai? Rumah Calon Pengantin Pria di Jeneponto Hancur
-
Muhammadiyah Sindir Tata Kelola Kampus: Hindari Personal, Keluarga, dan Kelompok