Presiden Jokowi Diminta Tidak Terima Laporan ABS

SuaraSulsel.id - Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) yang terdiri dari 13 kepala suku di Kabupaten Keerom meminta Presiden Jokowi memperhatikan masyarakat Papua di pedalaman.

Hal ini disampaikan 13 kepala suku dari Suku Mee, Mamberamo Tengah, Yahukimo, hingga Tolikara di Kabupaten Keerom terkait pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua.

Mereka mengaku Otsus sangat dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan di pedalaman Papua.

Kepala Suku Rukun Keluarga Pegunungan Tengah di Keerom, Simon Kossay, menyebutkan aspirasi tentang otsus penting untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih bermanfaat dan tepat sasaran untuk orang asli Papua (OAP).

Baca Juga: Indikator: Pendukung Prabowo-Sandi Banyak Tak Bersedia Divaksin Covid-19

“Kami dari rakyat yang paling kecil di pedalaman butuh pembangunan, agar sama dengan kota besar lainnya. Presiden Jokowi sangat baik, selalu mengunjungi Papua. Tapi kami juga berharap agar warga di pedalaman, daerah terpencil untuk diperhatikan,” ujarnya, Sabtu 20 Februari 2021.

Mengutip dari KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Simon juga mengaku bahwa rakyat kecil di pedalaman, di kampung-kampung butuh perumahan, geliat ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Otsus selama 21 tahun dianggap belum seluruhnya menyentuh kesejahteraan OAP. “Dengan begitu, maka otsus harus dilanjutkan di Papua,” katanya.

Vincentius Himan, Sekretaris RKPT membacakan pernyataan sikap 13 kepala suku pegunungan tengah Papua dengan tuntutan agar bupati, wali kota, dan gubernur di Papua hingga pucuk pimpinan di kelurahan harus dipegang oleh OAP. Termasuk mendirikan perumahan khusus OAP.

Lalu, tuntutan lainnya adalah pemerintah harus mengutamakan OAP dalam penerimaan Polri dan TNI.

Baca Juga: Jokowi Tetapkan 45 PP dan 4 Perpres sebagai Peraturan Pelaksana UU Ciptaker

Hal lainnya dalam tuntutan ini adalah adanya keberpihakan bantuan dana Otsus untuk masyarakat OAP di daerah terpencil.

“Presiden Jokowi harus membentuk lembaga independen untuk mengawasi dan monitoring pembangunan di daerah, jangan saja menerima laporan asal bapak senang (ABS),” ujarnya.

Para kepala suku juga minta pemerintah di daerah profesional dan transparan dalam mengelola penggunaan dana Otsus Papua, serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima dana.

“Kami juga minta pemerintah pusat melakukan audit penggunaan otsus,” jelasnya.