SuaraSulsel.id - Calon Wali Kota Makassar Nomor 4 Irman Yasin Limpo mengkritisi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang tinggi. Karena pada saat yang sama gini ratio juga tinggi.
Irman mengatakan, saat pertumbuhan ekonomi Makassar dibangga-banggakan mencapai 8 persen, saat yang sama gini ratio tercatat 0,4 persen.
"8 persen (pertumbuhan ekonomi) hanya dikuasai 4 persen. tidak bisa diklaim itu konsumsi, saya tidak senang dengan angka itu. Ini merugikan masyarakat Kota Makassar," kata Irman saat menanggapi klaim pertumbuhan ekonomi pasangan nomor 1 dalam debat Pilkada Kota Makassar Tahap 2, Selasa (24/11/2020).
Saat menanggapi jawaban pasangan calon nomor 3, Irman kembali mempertanyakan cara menghitung pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan gini ratio 0,4 persen.
"Kira-kira menghitung 8 persen pertumbuhan ekonomi dengan 0,4 (gini ratio), itu berarti 4 persen orang kaya menguasai ekonomi Makassar, bagaimana pendapat anda," kata Irman.
"Sebagai warga yang mengerti terhadap ratio ini sangat merugikan," kata Irman.
Defenisi atau konsep koefisien gini Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didasarkan pada kurva lorenz.
Yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.
Baca Juga: Pengguna Layanan Digital di Indonesia Naik 37% Gara-gara Covid-19
Untuk mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.
Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Interpretasinya, koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.
Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 8,23 persen pada 2017.
Sementara gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 berkisar antara 0,41 pada semester pertama sampai 0,43 pada semester kedua.
Penjelasan Akademisi
Dosen Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang Muhammad Iqbal mengatakan, gini ratio adalah indeks ketimpangan. Angkanya 0 sampai 1.
Semakin mendekati nol semakin merata pendapatan dalam sebuah masyarakat. Biasanya memang disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Misalnya, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan angka gini ratio yang tinggi mendekati 1. Maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.
Jika gini ratio sebuah daerah 0,4 apakah berarti hanya 4 persen yang menguasai perekonomian? Hanya 4 persen saja orang kaya yang menguasasi pertumbuhan ekonomi?
"Bukan seperti itu," kata Iqbal kepada SuaraSulsel.id
Kalau seperti itu cara bacanya, maka gini ratio 0,8 berarti 8 persen warga kuasai perekonomian.
"Salah cara menafsirkannya," ungkap Iqbal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
-
Emas Antam Menggila, Harga Naik Kembali ke Rp 1,9 Juta per Gram
Terkini
-
Bocah Viral Pemungut Sisa Kue di Gowa Dapat Hadiah Sepeda dari Gubernur Sulsel
-
Gubernur Sulsel Tanggung Biaya Pengobatan Semua Korban Aksi Unjuk Rasa Bone
-
Uang Palsu Kembali Gegerkan Gowa! 2 Wanita Ditangkap
-
Sekda Sulsel: Pencegahan TPPO Harus dengan Pendekatan Lintas Sektor
-
Setelah Demo Ricuh, Kenaikan Pajak PBB di Bone Akhirnya Ditunda!