Dari Gubernur Hingga Bupati, Ini Kepala Daerah yang Menolak Omnibus Law

"Sudah saya sampaikan, saya kirim ke presiden. Saya juga sampaikan lewat zoom meeting hari ini karena diberi kesempatan," jelasnya.

Langkah yang sama juga dilakukan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Irwan menyatakan menindaklanjuti aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Sumbar terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 itu disampaikan sebagai bentuk penyampaian aspirasi serikat pekerja yang menolak diberlakukannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Keputusan tersebut dianggap oleh masyarakat dan serikat pekerja terlalu cepat dan menuai banyak kontroversi dan tidak melindungi para pekerja.

Selain sejumlah gubernur, beberapa bupati juga menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10/2020). Berikut daftarnya:

1. Bupati Bandung Barat Aa Umbara
2. Bupati Bandung Dadang M Naser
3. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi
4. Bupati Subang H Ruhimat
5. Bupati Garut Rudi Gunawan
6. Bupati Tegal Umi Azizah
7. Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi
8. Wali Kota Malang Sutiaji