Situs Sempat Diretas Hacker, Kepanjangan DPR Jadi "Dewan Penghianat Rakyat"

SuaraSulsel.id - Saat aksi Omnibus Law UU Cipta Kerja ramai ditolak melalui aksi demonstrasi, ternyata situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni dpr.go.id ikut diretas hacker.

Tak tanggung-tanggung kepanjangan DPR yang selama ini diidentikan dengan lembaga wakil rakyat diubah menjadi 'Dewan Penghianat Rakyat'.

Video tersebut beredar di media sosial (medsos) Tiktok hingga membuat warganet bertanya-tanya.

"Ini siapa yang ngubah cuy?" tanya si pengguna TikTok saat mengunggah video itu pada Kamis (8/10/2020) dini hari.

Baca Juga: Usai UU Ciptaker Disahkan, DPR Kosong Melompong saat Didemo Rakyat

Situs dpr.go.id tersebut pun sempat terkendala akses. Dalam website tersebut hanya menunjukkan layar putih dengan pemberitahuan bahwa ada kesalahan saat mengakses website tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan upaya peretasan terhadap website resmi lembaga parlemen tersebut yang intensitasnya mulai meningkat pada Rabu (7/10/2020) malam.

Kekinian, DPR sudah bekerja sama dengan Telkom hingga Bareskrim Polri berupaya menghalau serangan untuk meretas website DPR.

"Tadi malam memang ininya sangat banyak sekali ya. Jadi upaya itu ada, upaya untuk melakukan hack ada. Indikasi itu (hack) ada. Itu sangat jelas," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (8/10/2020).

Sementara itu, Fariza Emra selaku pranata komputer di DPR mengatakan, serangan terhadap website resmi sudah terjadi sejak Senin (5/10/2020) saat DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Baca Juga: Draf Final UU Cipta Kerja Belum Kelar, Said Didu: Betapa Jorok Kerja DPR

"Sebenarnya kalau mau jujurnya transparansinya hampir semua website kita diserang. Tapi yang paling tinggi itu website utama DPR yang www.dpr.go.id," katanya.

Fariza mengatakan ada upaya pengambilan informasi melalui peretasan website resmi DPR. Dampaknya, website DPR tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

"Jadi sedikit yang saya sampaikan imbas dari kejadian ini sistem ternyata website utama kita website DPR itu upaya-upaya untuk kalau istilah teknisnya mungkin kita sebut di-DOS. Jadi membanjiri traffic kita supaya website itu tidak bisa berfungsi."