Pilkada Serentak 2020 Minta Ditunda, KPU Sulsel: Tidak Gampang !

Misna menjelaskan untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona itu, KPU Sulsel telah memiliki protokol penanganan Covid-19.

Untuk pertemuan tatap muka secara langsung dan dialog, peserta dibatasi dengan jumlah maksimal 50 orang serta harus menjaga jarak satu meter antara satu sama lain.

Selain itu, untuk pertemuan rapat umum secara tatap muka, pesertanya juga dibatasi dengan jumlah maksimal 100 orang dan juga harus menjaga jarak.

"Semua pertemuan ini boleh diparalelkan dengan media daring. Jadi jika masuk di gedung KPU, di situlah berlaku protokol Covid-19 tersebut," kata dia.

Baca Juga: KPU Kepri Persilakan PDIP Tarik Dukungan Dari Apri-Roby di Pilkada Bintan

"Tetapi bagaimana pasangan calon itu berangkat?, kemudian di jalan bagaimana?, berapa banyak orang?. Ini yang harus dipahami oleh para calon-calon tersebut. Mari memberikan contoh yang baik pada masyarakat," kata Misna.

Misna mengaku belum mengetahui berapa banyak jumlah anggaran yang telah digunakan untuk mempersiapkan tahapan Pilkada di Sulsel.

Alasannya, anggaran tersebut berada langsung di KPU daerah masing-masing yang ikut menyiapkan Pilkada.

Meski begitu, Misna menegaskan apabila Pilkada 2020 di 12 daerah Kabupaten dan Kota Sulsel ditunda, maka anggaran Pilkada tidak akan diulang dari awal.

"Saya belum tahu, karena kan ini masih di masing-masing daerah dan anggaran masing-masing daerah. Jadi daerah yang lebih tahu dan sekarang memang belum saatnya menyebutkan angka berapa," katanya.

Baca Juga: Partai Gelora Dukung Paslon Bambang Wisnu Handoyo di Pilkada Gunungkidul

Senada dengan Misna, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel Laode Arumahi menambahkan, bahwa wacana mengenai penundaan Pilkada 2020 yang diungkapkan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dikarenakan kasus Covid-19 meningkat. Bukan penundaan Pilkada, melainkan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada.