SuaraSulsel.id - Mendagri Tito Karnavian menolak 4.156 usulan mutasi ASN yang disampaikan gubernur, bupati/wali kota, sejak Januari hingga Agustus 2020.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, sebagian besar penolakan dilakukan untuk menjaga netralitas ASN di pilkada tahun ini.
"Bapak Mendagri dan Bapak Menpan-RB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada di 270 daerah tahun ini," kata Akmal dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020).
Ia menjelaskan, Mendagri telah memberikan 3.393 izin untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi mengisi yang kosong.
Baca Juga: Mutasi Virus Corona Baru Sebatas Uji Laboratorium, Pakar UGM: Jangan Panik
Hal ini agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabat yang tersandung kasus hukum atau meninggal dunia.
"Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu dalam kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020. Sehingga perhatian terkait Netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta aparatur Pemerintahan Daerah, TNI-Polri untuk bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu.
Jokowi juga meminta ada ketegasan agar peserta Pilkada tidak menggunakan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Baca Juga: 12 ASN Kabupaten Cirebon Positif Covid-19, Mayoritas Tenaga Kesehatan
"Jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Ratusan Dosen ASN Mundur: Salah Sistem atau Minimnya Persiapan Mental ASN Baru?
-
Harta Menakjubkan Anggota DPRD Sumut yang Diduga Cekik Pramugari di LHKPN
-
Detik-detik Pemerintah Umumkan Tukin Dosen dan ASN Akan Cair Juli 2025
-
Sri Mulyani Tebar "Durian Runtuh" Kepada Dosen ASN
-
Cair Juli, Sri Mulyani Sebut Pembayaran Tukin Dosen Sedot APBN Rp2,66 Triliun
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
-
Aspirasi Tersampaikan, Ini Momen Aksi TPUA di Rumah Jokowi Dikawal Humanis Polresta Solo
Terkini
-
Spekulan Mengintai! Kenaikan Harga Emas Bisa Jadi Bumerang untuk Anda, Ini Kata Ahli
-
Skandal Syahrul Yasin Limpo Meluas: KPK Panggil Salsa Nabila Hardafi
-
Klaster Usaha Tenun Ulos Ini Berhasil Kirim Produk ke Amerika Serikat Berkat Klasterkuhidupku BRI
-
BRI Dorong UMKM Go Global, Dukung Partisipasi di Pameran Internasional Singapura 2025
-
Bos Uang Palsu UIN Alauddin Annar Sampetoding Dilimpahkan ke Kejaksaan