SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan, pemerintah Kota Makassar memilih uji swab massal di enam kecamatan. Yang menjadi episentrum penyebaran virus di Kota Makassar.
Meski masuk daftar zona merah, Makassar tidak memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang akan dilakukan DKI Jakarta.
Menurut Naisyah, swab massal dimulai hari ini. Dilakukan secara bertahap berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.
“Swab massal ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Trisula. Tracing, Testing, dan Educating," kata Naisyah, Jumat (11/9/2020).
Pemerintah Kota Makassar didukung kendaraan uji swab memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan. Khususnya yang pernah kontak dengan pasien Covid-19. Memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif.
"Semua gratis,” ujar Naisyah.
Naisyah mengatakan, jika ingin pandemi ini segera berlalu, paling utama adalah kepatuhan masyarakat melaksanaan protokol kesehatan.
Berdasarkan jadwal swab massal yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Makassar, hari pertama dilakukan Jumat (11/9/2020) di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.
Hari kedua, Sabtu (12/9/2020) di Kecamatan Biringkanaya. Swab test hari ketiga, Senin (14/9/2020) di Kecamatan Panakukang. Hari keempat, Selasa (15/9/2020) di Kecamatan Tamalate.
Baca Juga: Presiden Afsel Harap Vaksin Covid-19 Bisa Didapatkan Semua Negara
Berikutnya hari kelima, Rabu (16/9/2020) di Kecamatan Manggala, dan hari ke enam, Kamis (17/9/2020) di Kecamatan Tamalanrea.
Penjabat Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan, tidak menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski Kota Makassar masuk zona merah.
Untuk strateginya, Rudy mengaku akan lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat.
Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, melakukan uji swab massal secara massif. Secara bertahap di enam kecamatan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Makassar.
Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.
“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB. Karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat. Akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ungkap Rudy.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Makna Mendalam Logo HUT Sulsel ke-356 Terungkap! Ada Pesan Sinergi dan Empat Etnis
-
UNM Tingkatkan Produksi Pertanian Lahan Tadah Hujan dengan Energi Surya
-
Pelajaran dari Palu: 7 Tahun Setelah Bumi Berguncang dan Laut Mengamuk
-
Penggugat Polda Sulsel Rp800 Miliar Cabut Laporan, Ada Apa ?
-
Miris! Guru Pedalaman Tana Toraja Utang Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar