SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan, pemerintah Kota Makassar memilih uji swab massal di enam kecamatan. Yang menjadi episentrum penyebaran virus di Kota Makassar.
Meski masuk daftar zona merah, Makassar tidak memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang akan dilakukan DKI Jakarta.
Menurut Naisyah, swab massal dimulai hari ini. Dilakukan secara bertahap berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.
“Swab massal ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Trisula. Tracing, Testing, dan Educating," kata Naisyah, Jumat (11/9/2020).
Pemerintah Kota Makassar didukung kendaraan uji swab memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan. Khususnya yang pernah kontak dengan pasien Covid-19. Memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif.
"Semua gratis,” ujar Naisyah.
Naisyah mengatakan, jika ingin pandemi ini segera berlalu, paling utama adalah kepatuhan masyarakat melaksanaan protokol kesehatan.
Berdasarkan jadwal swab massal yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Makassar, hari pertama dilakukan Jumat (11/9/2020) di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.
Hari kedua, Sabtu (12/9/2020) di Kecamatan Biringkanaya. Swab test hari ketiga, Senin (14/9/2020) di Kecamatan Panakukang. Hari keempat, Selasa (15/9/2020) di Kecamatan Tamalate.
Baca Juga: Presiden Afsel Harap Vaksin Covid-19 Bisa Didapatkan Semua Negara
Berikutnya hari kelima, Rabu (16/9/2020) di Kecamatan Manggala, dan hari ke enam, Kamis (17/9/2020) di Kecamatan Tamalanrea.
Penjabat Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan, tidak menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski Kota Makassar masuk zona merah.
Untuk strateginya, Rudy mengaku akan lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat.
Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, melakukan uji swab massal secara massif. Secara bertahap di enam kecamatan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Makassar.
Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.
“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB. Karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat. Akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ungkap Rudy.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
-
Kabar Gembira! Arab Saudi Buka Kembali Keran Ekspor Udang Indonesia
-
Dorong Kemandirian Usaha Purna PMI, BRI Peduli Gelar Pelatihan Kewirausahaan di Cirebon
-
MK: Syarat Minimal Usia Calon Kepala Desa Tetap 25 Tahun
-
Anak Anda 'Diasuh' Algoritma? Ini Peringatan Keras untuk Para Ayah