SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan, pemerintah Kota Makassar memilih uji swab massal di enam kecamatan. Yang menjadi episentrum penyebaran virus di Kota Makassar.
Meski masuk daftar zona merah, Makassar tidak memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang akan dilakukan DKI Jakarta.
Menurut Naisyah, swab massal dimulai hari ini. Dilakukan secara bertahap berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.
“Swab massal ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Trisula. Tracing, Testing, dan Educating," kata Naisyah, Jumat (11/9/2020).
Pemerintah Kota Makassar didukung kendaraan uji swab memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan. Khususnya yang pernah kontak dengan pasien Covid-19. Memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif.
"Semua gratis,” ujar Naisyah.
Naisyah mengatakan, jika ingin pandemi ini segera berlalu, paling utama adalah kepatuhan masyarakat melaksanaan protokol kesehatan.
Berdasarkan jadwal swab massal yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Makassar, hari pertama dilakukan Jumat (11/9/2020) di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.
Hari kedua, Sabtu (12/9/2020) di Kecamatan Biringkanaya. Swab test hari ketiga, Senin (14/9/2020) di Kecamatan Panakukang. Hari keempat, Selasa (15/9/2020) di Kecamatan Tamalate.
Baca Juga: Presiden Afsel Harap Vaksin Covid-19 Bisa Didapatkan Semua Negara
Berikutnya hari kelima, Rabu (16/9/2020) di Kecamatan Manggala, dan hari ke enam, Kamis (17/9/2020) di Kecamatan Tamalanrea.
Penjabat Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan, tidak menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski Kota Makassar masuk zona merah.
Untuk strateginya, Rudy mengaku akan lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat.
Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, melakukan uji swab massal secara massif. Secara bertahap di enam kecamatan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Makassar.
Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.
“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB. Karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat. Akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ungkap Rudy.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Krisis Gaji P3K di Donggala, Ini Kata Gubernur Sulteng
-
BNPT Mudahkan Korban Terorisme Klaim Hak: Cukup Klik 2 Link Ini
-
BYD atau Chery? Ini Mobil Listrik Kaum Sultan di Makassar
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Dendam Narkoba Motif Pembunuhan Berencana di Polewali Mandar, Pelaku Terancam Hukuman Mati