SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan, pemerintah Kota Makassar memilih uji swab massal di enam kecamatan. Yang menjadi episentrum penyebaran virus di Kota Makassar.
Meski masuk daftar zona merah, Makassar tidak memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang akan dilakukan DKI Jakarta.
Menurut Naisyah, swab massal dimulai hari ini. Dilakukan secara bertahap berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.
“Swab massal ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Trisula. Tracing, Testing, dan Educating," kata Naisyah, Jumat (11/9/2020).
Pemerintah Kota Makassar didukung kendaraan uji swab memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan. Khususnya yang pernah kontak dengan pasien Covid-19. Memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif.
"Semua gratis,” ujar Naisyah.
Naisyah mengatakan, jika ingin pandemi ini segera berlalu, paling utama adalah kepatuhan masyarakat melaksanaan protokol kesehatan.
Berdasarkan jadwal swab massal yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Makassar, hari pertama dilakukan Jumat (11/9/2020) di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.
Hari kedua, Sabtu (12/9/2020) di Kecamatan Biringkanaya. Swab test hari ketiga, Senin (14/9/2020) di Kecamatan Panakukang. Hari keempat, Selasa (15/9/2020) di Kecamatan Tamalate.
Baca Juga: Presiden Afsel Harap Vaksin Covid-19 Bisa Didapatkan Semua Negara
Berikutnya hari kelima, Rabu (16/9/2020) di Kecamatan Manggala, dan hari ke enam, Kamis (17/9/2020) di Kecamatan Tamalanrea.
Penjabat Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan, tidak menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski Kota Makassar masuk zona merah.
Untuk strateginya, Rudy mengaku akan lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat.
Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, melakukan uji swab massal secara massif. Secara bertahap di enam kecamatan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Makassar.
Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.
“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB. Karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat. Akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ungkap Rudy.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dapat Warisan PR Karhutla, Menko Polkam Dudung Siap Terjun Langsung ke Lokasi
- 4 Rekomendasi Pelembap Viva untuk Kulit Kering, Bantu Perbaiki Skin Barrier
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Bisnis Skincare Abal-Abal di Gowa Raup Rp100 Juta Per Pekan
-
Dosen Menangis Berujung Pengeroyokan Brutal di Fakultas Teknik Untad
-
Skandal Kredit Macet Bank Sulselbar, Negara Rugi Rp32 Miliar
-
Atlet Sulsel Raih Medali di Asian Games Aichi-Nagoya 2026
-
Eks Kepala BP2P Sulawesi III Dijebloskan ke Penjara Terkait Korupsi Perjalanan Dinas Ratusan Juta