SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan, pemerintah Kota Makassar memilih uji swab massal di enam kecamatan. Yang menjadi episentrum penyebaran virus di Kota Makassar.
Meski masuk daftar zona merah, Makassar tidak memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang akan dilakukan DKI Jakarta.
Menurut Naisyah, swab massal dimulai hari ini. Dilakukan secara bertahap berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.
“Swab massal ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Trisula. Tracing, Testing, dan Educating," kata Naisyah, Jumat (11/9/2020).
Pemerintah Kota Makassar didukung kendaraan uji swab memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan. Khususnya yang pernah kontak dengan pasien Covid-19. Memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif.
"Semua gratis,” ujar Naisyah.
Naisyah mengatakan, jika ingin pandemi ini segera berlalu, paling utama adalah kepatuhan masyarakat melaksanaan protokol kesehatan.
Berdasarkan jadwal swab massal yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Makassar, hari pertama dilakukan Jumat (11/9/2020) di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.
Hari kedua, Sabtu (12/9/2020) di Kecamatan Biringkanaya. Swab test hari ketiga, Senin (14/9/2020) di Kecamatan Panakukang. Hari keempat, Selasa (15/9/2020) di Kecamatan Tamalate.
Baca Juga: Presiden Afsel Harap Vaksin Covid-19 Bisa Didapatkan Semua Negara
Berikutnya hari kelima, Rabu (16/9/2020) di Kecamatan Manggala, dan hari ke enam, Kamis (17/9/2020) di Kecamatan Tamalanrea.
Penjabat Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan, tidak menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski Kota Makassar masuk zona merah.
Untuk strateginya, Rudy mengaku akan lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat.
Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, melakukan uji swab massal secara massif. Secara bertahap di enam kecamatan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Makassar.
Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.
“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB. Karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat. Akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ungkap Rudy.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
Terkini
-
Ingin Kuliah Rasa Luar Negeri di Unhas? Cek Cara Raih 'Golden Ticket' Kelas Internasional 2026
-
Pemkot Makassar Akan Bangun PLTSa di TPA Tamangapa, Tender Diulang!
-
Jusuf Kalla: Perguruan Tinggi Jangan Andalkan Mahasiswa untuk Biaya Pendidikan
-
Mengintip Rencana Strategis Pemprov Sulsel dan PTDI di Airshow Singapura
-
DPO Kasus Rudapaksa Anak di Maluku Diringkus di Dalam Goa Hutan