Bukan PSBB, Ini Strategi Pemkot Makassar Keluar dari Daftar Zona Merah

SuaraSulsel.id - Penjabat Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan, tidak menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski Kota Makassar masuk zona merah.

Untuk strateginya, Rudy mengaku akan lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat.

Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, melakukan uji swab massal secara massif. Secara bertahap di enam kecamatan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Makassar.

Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.

Baca Juga: RESMI! Ancol Tutup Selama Jakarta PSBB Total

“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB. Karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat. Akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ungkap Rudy, Jumat (11/9/2020)

Menurut Rudy, kebiasaan menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah akan sangat efektif menghentikan penularan.

Menanggapi potensi pelanggaran protokol kesehatan di tengah proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Rudy menyampaikan pentingnya penegakan Peraturan KPU. Tentang sanksi administrasi terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar.

“Saya rasa aturannya sudah sangat jelas. Tinggal komitmen kita secara bersama bahwa protokol kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama," katanya.

Semua pasangan calon harus taat. Jika tidak, berarti yang bersangkutan tidak memperhatikan keselamatan warga kota Makassar.

Baca Juga: Dampak PSBB Total di Jakarta dan Bagaimana Meminimalisirnya

"Makanya kita akan berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memperketat pengawasan dan memastikan protokol kesehatan berjalan. Jadi silahkan Pilkada berjalan, tapi jangan mengancam keselamatan warga kota,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin menjelaskan, pelaksanaan swab massal di enam kecamatan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.

"Prinsipnya kita dekati wilayah yang memiliki kasus positif yang dianggap tinggi. Agar memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan, khususnya yang merasa pernah kontak dengan pasien Covid-19, memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif,” ujar Naisyah.

Swab massal didukung satu Mobil PCR yang disiapkan Gugus Tugas Propinsi Sulsel.

“Swab test ini diberikan kepada masyarakat secara gratis," kata Naisyah.

Gubernur Sulsel Berharap Tidak Ada PSBB

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berharap tidak ada lagi Pembatasan Solial Berskala Besar (PSBB) di Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Nurdin Abdullah dalam sambutan Pencanangan Gerakan Kendalikan Covid-19 dengan Gerakan Trisula di Lapangan Karebosi Makassar, kemarin.

Menurut Nurdin, Gerakan Trisula meliputi pelacakan masif, pengujian secara agresif, dan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan. Bukan karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

"Alhamdulillah kondisi Covid-19 di Sulsel telah melandai dua bulan terakhir. Kita akan lakukan terus pelacakan masif, pengujian secara agresif, dan terus himbau masyarakat untuk pakai masker," jelas Nurdin.

Gerakan pencegahan Covid-19, kata Nurdin, akan terus dilakukan sampai ditemukan vaksin.

"Selama belum ada vaksin, kita lakukan terus gerakan pembatasan penyebaran covid. Jangan kita terlena, karena sekarang Sulsel melandai," tegasnya.