Bukan PSBB, Ini Strategi Pemkot Makassar Keluar dari Daftar Zona Merah

SuaraSulsel.id - Penjabat Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin menegaskan, tidak menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski Kota Makassar masuk zona merah.

Untuk strateginya, Rudy mengaku akan lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di tengah masyarakat.

Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, melakukan uji swab massal secara massif. Secara bertahap di enam kecamatan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Makassar.

Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi sebuah paksaan. Namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.

Baca Juga: RESMI! Ancol Tutup Selama Jakarta PSBB Total

“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB. Karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat. Akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ungkap Rudy, Jumat (11/9/2020)

Menurut Rudy, kebiasaan menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah akan sangat efektif menghentikan penularan.

Menanggapi potensi pelanggaran protokol kesehatan di tengah proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Rudy menyampaikan pentingnya penegakan Peraturan KPU. Tentang sanksi administrasi terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar.

“Saya rasa aturannya sudah sangat jelas. Tinggal komitmen kita secara bersama bahwa protokol kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama," katanya.

Semua pasangan calon harus taat. Jika tidak, berarti yang bersangkutan tidak memperhatikan keselamatan warga kota Makassar.

Baca Juga: Dampak PSBB Total di Jakarta dan Bagaimana Meminimalisirnya

"Makanya kita akan berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memperketat pengawasan dan memastikan protokol kesehatan berjalan. Jadi silahkan Pilkada berjalan, tapi jangan mengancam keselamatan warga kota,” tegasnya.