SuaraSulsel.id - Pernyataan Bupati Jember Faida, membuat heboh media sosial. Dalam video yang beredar, Bupati Faida mengeluhkan mahalnya mendapatkan surat rekomendasi partai politik.
Faida menyinggung soal uang miliaran rupiah yang dibutuhkan supaya mendapatkan surat rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah di pilkada.
Dilansir dari Beritajatim.com, pernyataannya Faida diungkapkan saat menjadi pembicara dalam webinar. Dengan topik perempuan sebagai kepala daerah, di Pendopo Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020.
Saat itu, Faida tampil bersama Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Faida mendapat kesempatan menjawab pertanyaan soal kesiapannya sebagai calon bupati independen.
“Saya sejatinya tidak merancang untuk maju secara independen, apalagi saya incumbent. Namun seperti biasa dinamika perebutan rekom, perjuangan untuk mendapatkan rekom, meskipun kita pernah berkontribusi kepada partai, kepada peningkatan suara, itu tidak otomatis lalu kita mendapatkan rekom kembali,” katanya.
“Tetapi bagi saya, apapun yang penting kita tidak boleh berpisah dengan rakyat. Selama kita diingini rakyat, mendapat rekom atau tidak dari partai, kebersamaan itu akan menguatkan dalam pembangunan ke depan,” sambung Faida.
“Kalau pengalaman (pilkada Jember) 2015, saya mendapatkan rekom dari partai tanpa mahar, itu memang terjadi. Dan saya tidak membayar rekom tersebut, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Nasdem. Namun pada periode kedua ini belum ada rekom yang turun sampai hari ini di Kabupaten Jember,” ujarnya lagi.
“Namun alhamdulillah (saya) bisa mendapatkan rekom rakyat dan berhasil lolos dari verifikasi faktual KPU. Dan alhamdulillah tidak ada satu suara pun yang kami beli dari rakyat. Karena kepercayaan rakyat ini yang membuat saya merasa layaklah berjuang pada lima tahun ke depan. Karena rakyat memberi kepercayaan,” kata Faida.
Baca Juga: Kembangkan Ekowisata, Warga Lepas Anak Penyu di Pantai Lowita
“Dari 121 ribu suara minimal yang dipersyaratkan dari KPU, dalam sepuluh hari, relawan kami berhasil mengumpulkan 250 ribu suara, dan kami hanya sempat memasukkan dalam Silon (Sistem Informasi Pencalonan) KPU (sebanyak) 180 ribu (dukungan),” lanjut dia.
Faida memastikan bahwa semua dukungan yang diperoleh melalui jalur independen tidak ada yang dibayar.
“Dan untuk itu saya pastikan, kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp 6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus,” ungkap Faida.
Pilkada Makassar Butuh Rp 80 Miliar
Sebelum pernyataan Bupati Faida viral, di Kota Makassar juga pernah diungkap biaya yang super mahal. Jika calon kepala daerah ingin menang pilkada.
Tokoh masyarakat yang juga anggota partai Rusdin Abdullah mengungkapkan, untuk maju di Pilwalkot Makassar harus menyiapkan uang sebesar Rp 80 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Krisis Lini Depan PSM Makassar: Mampukah Pelatih Baru Jadi Penyelamat?
-
Tomas Trucha: Saya Bukan Klopp!
-
Viral Anak Tidak Mampu Bayar Ijazah, Kadis Pendidikan Makassar: Lapor, Kami Akan Bantu Segera!
-
LPSK Turun Tangan! Keluarga Korban Pembakaran DPRD Makassar Dapat Perlindungan
-
Menyamar jadi TNI AL, Napi Peras Korban Ratusan Juta dari Dalam Sel