- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin rapat koordinasi camat dan lurah di Kantor Wali Kota pada Senin, 5 Oktober 2026.
- Munafri meminta seluruh camat dan lurah menghentikan kegiatan seremoni serta mengubah orientasi kerja menuju pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
- Hasil rapat tersebut mewajibkan para pemimpin wilayah agar fokus menciptakan nilai publik serta mengutamakan manfaat nyata daripada sekadar penyerapan anggaran.
Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar, perubahan apa yang dihasilkan program tersebut bagi kehidupan masyarakat.
Lebih jauh, ia menjelaskan, perubahan paradigma berikutnya menyangkut posisi masyarakat.
Munafri mengatakan, masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program pemerintah.
Warga harus dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah.
Baca Juga:Warga Makassar Mengaku Diminta Bayar Rp500 Ribu Urus Surat Waris
"Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," tegasnya.
Karena itu, ia meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Munafri mengingatkan, pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat.
Memahami persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Ia menilai tidak cukup bagi seorang camat atau lurah hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, kemudian pulang tanpa mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya.
"Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat," imbuh Appi.
Baca Juga:Antrean BBM Makin Panjang, Wali Kota Makassar Datangi Pertamina: Tolong Cari Jalan Keluar!
Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral.
Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan. Menurutnya, persoalan di lapangan tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi.
"Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama," katanya.
Mantan CEO PSM ini, meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah dan tidak menjadikan batas administratif sebagai alasan untuk membiarkan persoalan masyarakat.
"Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan," tuturnya.
Menurut Munafri, pola kolaborasi seperti itu merupakan bagian penting dari impactful governance. Dimana, Perubahan paradigma juga harus menyentuh budaya kerja aparatur.
