- Munafri Arifuddin menghadapi kesulitan maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan dalam Musda XI mendatang.
- Setiap calon wajib mengantongi dukungan minimal 30 persen dari 30 pemegang hak suara menurut Juklak DPP Golkar.
- Banyak DPD II mengalihkan dukungan kepada Ilham Arief Sirajuddin, sehingga menimbulkan sengketa validitas surat dukungan bagi kandidat.
SuaraSulsel.id - Peluang Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI cukup berat.
Di tengah derasnya arus dukungan yang beralih kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Appi berpotensi tersandung syarat pencalonan yang mewajibkan bakal calon mengantongi dukungan minimal 30 persen pemegang hak suara.
Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Partai Golkar, setiap bakal calon wajib memenuhi sedikitnya 10 persyaratan pencalonan.
Salah satu syarat krusial tercantum pada poin kedelapan, yakni memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara yang dibuktikan dengan surat dukungan.
Baca Juga:Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Dalam struktur pengambilan keputusan, terdapat total 30 suara yang memiliki hak pilih dalam Musda Golkar Sulsel.
Suara tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari DPD II, organisasi sayap, hingga unsur dewan pertimbangan dan organisasi pendiri partai.
DPD II menyumbang porsi terbesar dengan 24 suara. Sisanya berasal dari DPD I, organisasi sayap, serta unsur pendukung lainnya.
Untuk dapat maju sebagai calon ketua, seorang kader harus mengantongi dukungan minimal 30 persen dari total suara, atau sekitar delapan suara.
Persyaratan inilah yang kini menjadi sorotan setelah hampir seluruh DPD II Partai Golkar di Sulawesi Selatan menyatakan dukungannya kepada IAS.
Baca Juga:21 DPD II Golkar Klaim Tetap Solid untuk Appi, Bisakah IAS Membalikkan Keadaan?
Terbaru, Ketua DPD II Partai Golkar Pinrang, Usman Marham menegaskan organisasinya telah memberikan rekomendasi kepada IAS.
Ia bilang keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap diskresi yang diberikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
"Kami solid sesuai diskresi dari Ketum (Bahlil)," kata Usman singkat saat dikonfirmasi, Senin, 6 Juli 2026
Sikap serupa juga ditunjukkan DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa.
Melalui surat bernomor 021/DPD-II/PG/GW/VII/2026, DPD II Golkar Gowa secara resmi menyatakan dukungan kepada IAS.
Surat yang ditandatangani Ketua DPD II Golkar Gowa, Abbas Syam, dan Sekretaris Kaswandi itu memuat dua poin penting.
Pertama, DPD II Golkar Gowa menegaskan tidak akan mendukung maupun menerbitkan surat rekomendasi kepada bakal calon lain selain IAS.
Kedua, apabila terdapat surat rekomendasi lain, baik yang diterbitkan sebelum maupun sesudah surat tersebut ditandatangani, maka surat tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Meski demikian, kubu Appi menilai dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada Munafri belum otomatis gugur.
Ketua DPD II Partai Golkar Takalar, Zulkarnain Arif mengatakan hingga kini pihaknya masih mengakui surat dukungan lama kepada Appi karena belum ada satu pun DPD II yang menarik kembali dokumen tersebut.
"Saya sudah umumkan dua kali kepada mereka. Kalau memang sudah tidak mau mendukung Pak Appi, silakan datang ambil kembali surat dukungannya yang asli. Hari ini saya umumkan lagi untuk ketiga kalinya," ujarnya.
Menurut Zulkarnain, sampai saat ini belum ada pengurus DPD II yang mengambil kembali surat dukungan yang telah diserahkan kepada Appi.
"Belum ada sama sekali yang mengambil. Selama surat aslinya masih ada pada kami, berarti kami menganggap dukungan itu masih berlaku. Sampai saat ini masih 20 dukungan DPD II," katanya.
Ia berpandangan perpindahan dukungan seharusnya dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme organisasi.
"Kalau memang mau mengalihkan dukungan, datang baik-baik, ambil kembali surat dukungan yang lama. Itu lebih terhormat. Jangan tiba-tiba mengeluarkan dukungan baru, sementara surat dukungan sebelumnya masih ada," ucapnya.
Zulkarnain juga mengingatkan adanya konsekuensi apabila satu DPD II mengeluarkan lebih dari satu surat dukungan.
Mantan Ketua Kadin Sulsel itu menjelaskan Juklak Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 telah mengatur bahwa dukungan ganda dapat berimplikasi pada batalnya dukungan tersebut.
"Di juklak sudah jelas. Kalau ada dua dukungan, maka dukungan itu batal. Tidak ada aturan yang menyebut panitia harus memanggil pihak yang bersangkutan untuk memilih salah satunya," tegasnya.
Karena itu, ia meminta Steering Committee (SC) Musda Golkar Sulsel tetap berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan DPP Partai Golkar tanpa membuat aturan tambahan.
Selain syarat dukungan minimal 30 persen, Juklak Musda Golkar 2025 juga mengatur sejumlah persyaratan lain bagi bakal calon ketuam
Di antaranya, aktif menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut, berpendidikan minimal strata satu (S-1), memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT), memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus pendidikan dan latihan kader, serta pernah menjadi pengurus Partai Golkar minimal satu periode sesuai tingkatan yang dipersyaratkan.
Bagi bakal calon yang tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut, Juklak memberikan ruang untuk tetap maju apabila memperoleh persetujuan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pemberian diskresi kepada IAS.
Sementara itu, Appi yang dikonfirmasi mengenai dinamika pencalonan Ketua Golkar Sulsel hingga kini belum memberikan tanggapan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
