- Universitas Hasanuddin dan Polda Sulawesi Selatan bersiap meluncurkan Pusat Studi Kepolisian sebagai wadah integrasi riset akademik dan praktik kepolisian.
- Pusat studi ini bertujuan mengoptimalkan penanganan kejahatan siber serta isu keamanan kompleks melalui pendekatan berbasis bukti dan lintas disiplin.
- Kolaborasi strategis ini mengedepankan pengembangan kompetensi personel, riset bersama, dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat.
SuaraSulsel.id - Universitas Hasanuddin bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menuntaskan persiapan peluncuran Pusat Studi Kepolisian di Fakultas Hukum Unhas yang dijadwalkan akan diresmikan oleh Kapolri.
Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan riset akademik dengan praktik kepolisian guna menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kejahatan berbasis digital.
Kesiapan tersebut ditandai melalui kegiatan peninjauan yang dirangkaikan dengan pertemuan antara Rektor Unhas dan jajaran Polda Sulsel, pada Rabu (1/4).
Dalam kesempatan itu, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Ai Afriandi, memaparkan secara komprehensif terkait dasar hukum, tujuan, struktur, hingga bentuk kegiatan Pusat Studi Kepolisian.
Baca Juga:Dapat Rp1 Juta Per Bulan, Pendaftaran Beasiswa Bank Indonesia 2026 Segera Dibuka
Secara konseptual, Pusat Studi Kepolisian ini mengusung tiga pilar utama: pengembangan kapasitas, produksi pengetahuan, dan translasi kebijakan.
Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi personel kepolisian dalam aspek etika profesi, komunikasi publik, serta manajemen konflik, tiga bidang yang dalam kajian ilmu sosial terbukti berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, penelitian bersama antara akademisi dan praktisi kepolisian menjadi inti dari pendekatan berbasis bukti (evidence-based policing).
Melalui kolaborasi ini, data empiris diharapkan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih presisi dalam menangani isu-isu seperti kejahatan siber, dinamika sosial, hingga keamanan berbasis komunitas.
Pengembangan kurikulum juga menjadi bagian penting, dengan menghadirkan ruang interaksi antara teori dan praktik melalui kuliah tamu, seminar, hingga diskusi kebijakan.
Baca Juga:Viral Vicky Katiandagho Mundur Sebagai Anggota Polri: Benarkah Terkait Kasus Korupsi di Minahasa?
Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan yang adaptif terhadap perubahan lanskap kejahatan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, menjelaskan bahwa Pusat Studi Kepolisian dirancang dengan melibatkan berbagai fakultas yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.
Pendekatan lintas disiplin ini diharapkan mampu memperkaya perspektif keilmuan dalam mendukung kajian serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan keamanan.
Di bawah kepemimpinannya, Fakultas Hukum Unhas terus memperkuat peran strategis melalui berbagai program kolaboratif.
Salah satunya adalah pelaksanaan program kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) hasil kerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan, serta penyelenggaraan kelas afirmasi jenjang S2 dan S3 bagi anggota kepolisian.
Selain dengan institusi kepolisian, Fakultas Hukum Unhas juga secara masif menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung.
