SuaraSulsel.id - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, langsung tancap gas. Baru saja resmi menjabat, ia memimpin rapat koordinasi perdana dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Siapakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (4/03/2025).
Ini bukan sekadar rapat biasa, tapi langkah awal menyelaraskan visi besar lima tahun ke depan.
Turut hadir dalam rakor, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Pj Sekda Irwan Adnan, hingga para staf ahli dan asisten wali kota.
Semua berkumpul dengan satu tujuan memastikan pemerintahan berjalan solid dan selaras demi pelayanan terbaik bagi warga Makassar.
Baca Juga:Jadwal Buka Puasa Kota Makassar dan Sekitarnya Minggu 2 Maret 2025
Membangun Sinergi, Bukan Sekadar Koordinasi
Dalam rapat ini, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah kota bukan hanya soal siapa bekerja di mana, tapi bagaimana semua elemen bisa bergerak bersama.
“Rakor pagi ini supaya kita klik, biar saling mengerti apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Salah satu hal utama yang dibahas adalah efisiensi anggaran. Munafri meminta OPD lebih cermat dalam mengelola dana agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Ini bagian dari jihad kita untuk kota ini. Kita bekerja, pemerintah membayar pekerjaan kita, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Makassar,” katanya.
Baca Juga:Sahur On The Road di Makassar? Kapolrestabes: Nambah Pahala, Jangan Nambah Dosa!
Fokus pada Pendidikan, Keamanan, dan Pelayanan Publik
Selain anggaran, Munafri juga menyoroti sektor pendidikan, terutama kinerja kepala sekolah. Ia menegaskan pentingnya evaluasi agar kualitas pendidikan terus meningkat.
Tak hanya itu, persoalan keamanan masyarakat juga menjadi perhatian, apalagi di bulan Ramadan ini yang sering diwarnai gangguan ketertiban.
“Kita harus memastikan kontrol sosial berjalan dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang terabaikan,” pesannya.
Masalah RT/RW juga tak luput dari pembahasan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, Munafri ingin mereka lebih diberdayakan dengan pembinaan yang tepat.
Sementara itu, Perusahaan Daerah (Perusda) juga diminta lebih profesional dalam meningkatkan pendapatan daerah.
