SuaraSulsel.id - Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi mencatat hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Sulawesi Selatan yang transparan. Soal kas partai politik. Sebelumnya, lembaga itu sudah mengirimkan surat dan meminta laporan arus kas kepada 9 Parpol.
Namun, hanya ada satu Parpol yang merespon secara resmi, yakni PDIP. Delapan partai lainnya enggan memberi informasi.
Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik "Mengurai Tumpukan Permasalahan Jelang Pemilu 2024" di Hotel Remcy, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
"Itupun tidak semua informasi yang kami minta itu diberikan. Kita minta seperti realisasi program, RAB, laporan realisasi anggaran, arus kas, dan neraca," kata anggota Yasmib, Andi Muhammad Hidayat.
Menurut Hidayat, transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran parpol di Sulsel masih cukup buruk. Padahal UU Keterbukaan informasi publik sudah mewajibkan semua Parpol mengelola keuangannya secara terbuka.
"Namun ternyata regulasi ini belum jadi kesadaran untuk Parpol mau secara terbuka dan transparan membuka alur penggunaan anggarannya ke publik," tuturnya.
Hal yang sama diungkap staf Indonesia Corruption Watch (ICW) Zeira Tamara. Ia membeberkan pihaknya sudah berupaya meminta laporan keuangan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol.
"Tapi di DPP hanya empat Parpol yang merespon. Yakni PDIP, Gerindra, PAN dan PKS," kata Zeira.
ICW juga sudah mengecek sejumlah website Parpol. Apa saja informasi yang ditampilkan, apakah sudah memenuhi standar informasi yang seharusnya dipublikasikan oleh badan publik atau belum.
Baca Juga:BREAKING NEWS! PDIP Jatim Laporkan Rocky Gerung ke Polda Jatim Buntut Dugaan Hina Jokowi
"Itu sudah kita cek sembilan Parpol di DPP tapi belum sepenuhnya parpol itu punya upaya yang cukup kuat untuk jadi badan publik yang transparan," ujarnya.
Padahal menurutnya salah satu yang harusnya bisa diakses secara transparan oleh publik adalah anggaran Parpol. Agar dana yang diperoleh bisa diketahui alurnya diperuntukkan apa saja.
"Dan jawabannya adalah masyarakat gak perlu tahu, ini dapur kami. Bukan hanya jawaban gamblang tapi dalam wawancara resmi statement itu juga diberikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang keterbukaan dan akuntabilitas bukan yang utama bagi parpol," beber Zeira.
Menurut Zeira, sumbangan dana parpol dari negara tidaklah seberapa. Namun yang perlu diawasi adalah sumbangan pihak lain.
"Ini salah satu cara bahwa memperbaiki kualitas demokrasi itu harus dimulai dari mereformasi internal parpol," tegas Zeira.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
