Berharap Johanis Tanak Perkuat Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pensiunan jaksa Johanis Tanak terpilih sebagai Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar

Muhammad Yunus
Kamis, 29 September 2022 | 12:19 WIB
Berharap Johanis Tanak Perkuat Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Johanis Tanak - Sepak Terjang Johanis Tanak [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa].

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini pengalaman Johanis Tanak di Kejaksaan Agung (Kejagung) mampu perkuat pemberantasan korupsi yang diemban KPK.

Sebelumnya, pensiunan jaksa tersebut terpilih sebagai Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar yang telah mengundurkan diri.

"KPK menyambut optimis terpilihnya pimpinan KPK pengganti, Johanis Tanak. Dengan latar belakang yang sarat pengalaman dari Kejaksaan Agung akan menjadi penguat pemberantasan korupsi yang diemban KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis 29 September 2022.

Ia mengatakan penguatan pemberantasan korupsi tersebut tidak hanya pada aspek penanganan perkara. Namun perspektif dan analisisnya juga sangat diperlukan. Sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan lembaga, baik pada strategi pencegahan maupun pendidikan anti korupsi.

Baca Juga:Beda Kubu, Kamaruddin Simajuntak Dukung Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi

Pada prinsipnya, kata Ali, strategi trisula pemberantasan korupsi yang tengah gencar dilakukan KPK, tidak bisa diimplementasikan secara parsial. Namun harus terintegrasi dan simultan satu sama lain.

"Sehingga dapat lebih terstruktur dan terpola dalam mencapai visi lembaga, menurunkan tingkat korupsi di Indonesia," ujar Ali.

Selain itu, kata dia, dengan terpilihnya Johanis Tanak, juga bisa meningkatkan dan menguatkan sinergi antar-aparat penegak hukum (APH).

"Di mana KPK juga diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian," kata Ali.

Menurut dia, penguatan sinergi antar APH saat ini menjadi semakin solid, salah satunya melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Adanya sistem tersebut membuat penanganan perkara oleh setiap APH dilakukan dengan lebih transparan sehingga publik bisa ikut memantau dan mengawasi setiap prosesnya.

Baca Juga:Ngaku Sulit Berkomunikasi dengan Lukas Enembe Sejak jadi Tersangka KPK, AHY: Dia Sudah 4 Kali Kena Stroke

"Harapannya, penanganan perkara menjadi lebih efektif dan efisien dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan hukum," tuturnya.

Ali mengatakan dengan telah lengkapnya komposisi lima pimpinan sesuai Undang-Undang, KPK akan segera berkonsolidasi kembali dalam langkah-langkah penguatan pemberantasan korupsi tersebut.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk dua calon pimpinan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9), yakni Johanis Tanak dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara.

Usai pemaparan, Komisi III DPR menggelar pemungutan suara (voting), Johanis Tanak memperoleh sebanyak 38 suara dan I Nyoman Wara mendapatkan 14 suara, serta satu suara dinyatakan tidak sah.

Sebelumnya pada 2019, keduanya juga ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK, namun tidak lolos.

Saat mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK pada 2019 tersebut, Johanis Tanak menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung. (Antara)

News

Terkini

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pembangunan daerah

News | 14:55 WIB

Terdakwa pelanggaran HAM berat Papua Isak Sattu hanya bisa menangis haru

News | 14:45 WIB

Isak Sattu hanya bisa menangis haru usai mendengar putusan hakim

News | 14:20 WIB

Sejumlah media asing menyoroti pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP

News | 13:26 WIB

Korban dikenal pekerja keras dan tulang punggung keluarga

News | 11:35 WIB

Pemprov Sulsel berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif

News | 10:40 WIB

Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

News | 09:37 WIB

Tim relawan BRI juga telah membantu proses evakuasi warga yang terisolir akibat rerentuhan pasca gempa.

News | 20:52 WIB

Dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat

News | 17:30 WIB

Bukan kasus dugaan uang koordinasi tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Polri

News | 16:28 WIB

Apresiasi kepada perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas

News | 13:30 WIB

P2DD Provinsi Sulsel raih penghargaan provinsi terbaik di KTI

News | 12:34 WIB

Prakiraan cuaca Sulawesi Barat dan sekitarnya

News | 07:12 WIB
Tampilkan lebih banyak