SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Laksamana Pertama TNI Suhendro (Ketua Tim Inspeksi) dan Wakil Komandan Lantamal VI, Kolonel Marinir Marsono, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Bersama Kadisgeomar, Komandan KRI Rigel 933, Palaksa KRI Rigel 933, melaporkan terkait KRI Rigel 933 sedang melaksanakan kegiatan Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-oseanografi di perairan ALKI II Selat Makassar Segmen 2 dan Perairan Pelabuhan Majene dalam rangka pemutakhiran data hidrografi, oseanografi, meterologi, dan geografi maritim untuk Keselamatan navigasi pelayaran.
Kapal ini milik TNI-AL di bawah pembinaan Pushidrosal. dan saat ini sedang melaksanakan inspeksi dan evaluasi hasil survei hingga 28 September.
“TNI Angkatan Laut adalah mitra strategis kami di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu kami mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pushidrosal di Sulsel. Apalagi kegiatan ini merupakan bagian dari keamanan wilayah dan pembangunan nasional,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga:Permohonan Hak Cipta Dari Sulawesi Selatan Meningkat
Tim ini juga memaparkan kondisi geografis selat Makasar Sulsel yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II mulai dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia.
Gubernur menyebutkan data yang ada pada peta dapat menggambarkan kondisi pantai dan bawah laut. Sesuai dengan perkembangan pembangunan dari tahun ke tahun.
Hal ini bermanfaat dalam memastikan dan mengamankan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Karena data yang sangat lengkap, termasuk tanah yang direklamasi.
“Ini bisa kami dapatkan? Termasuk tahun 1997 sampai sekarang. Jadi ini bisa kita overlay, tahun di mana yang bergeser dan dicek perizinannya. Ini penyajian datanya luar biasa,” sebut Andi Sudirman.
Laksamana Pertama TNI Suhendro menjelaskan, tujuan pertemuan dengan Gubernur untuk memberikan informasi terbaru kondisi ke wilayah ALKI II termasuk di Sulsel.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Andi Sudirman Berduka, Kakak Sepupu Meninggal di Tana Toraja
“Bapak Gubernur sebagai Kepala daerah yang punya wilayah. Agar dapat mengetahui secara jelas. Sehingga dapat menjalankan pembangunan nasional dan strategi pengamanan kemaritinan di wilahnya," sebutnya, Kamis, 29 September 2022.
Secara strategis untuk keamanan wilayah yang dilalui ALKI, sebagai negara kepulauan harus menyediakan Jalur Lintas Damai bagi kapal-kapal asing atau kapal internasional yang akan melalui wilayah Indonesia. Diantaranya tidak bisa berhenti dan melakukan survei, selama melaksanakan Lintas Damai.
Dengan dilaluinya Jalur ALKI 2, di selat Makasar, secara strategis memiliki kerawanan tersendiri bagi Indonesia. Karena begitu luasnya laut Indonesia, makanya, tidak mudah aparat TNI AL untuk mengawasinya.
Sehingga dibutuhkan sinergitas dan kerjasama dalam mengamankan. Terutama yang dekat dengan pulau-pulau yang dilalui. Maka sinergitas dan kerjasama untuk keamanannya diperlukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Ia menjelaskan, KRI Rigel sedang melakukan survei Hidro-Oseanografi. Mengukur kedalaman laut, pasang surut, arus gelombang, dasar laut, dan sedimentasi. Serta dapat mendeteksi pipa yang ada di dasar laut.
“Sehingga data update ini yang kami juga sampaikan,” sebutnya.
Sedangkan, terkait permintaan Gubernur Sulsel terkait penyediaan peta dalam rentang beberapa tahun dapat disediakan.
“Di kantor kami tersedia berbagai peta laut. Mulai tahun berapa saja dan telah tersimpan dengan baik. Jadi kami punya masternya. InsyaAllah kami bisa sampaikan. Pada prinsipnya kami siap mendukung dalam rangka pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa peta laut Indonesia selain dapat mendukung kepentingan pelayaran, juga bermanfaat bagi pembangunan nasional bidang maritim. Juga infrastruktur untuk logistik, perkapalan, dan pariwisata maritim.
“Ini sejalan dengan program pemerintah, yakni poros maritim dunia. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Bahwa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitanya dan kemakmuran masa depan bangsa dengan mengelola samudera,” jelasnya.
Dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut juga dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
TNI AL melalui diplomasi maritim mengajak untuk bekerja sama menghilangkan sumber konflik di laut, pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa dan perompakan dan lain-lain.
Indonesia sebagai negara pertemuan dua samudera. Memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahan maritim.
“Hal ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim dan juga bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Sehingga itu semua pada prinsipnya komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat TNI AL siap mendukung pemerintah daerah. Khususnya wilayah Sulsel dan mendukung Gubernur Sulsel dalam melaksanakan pembangunan nasional bidang maritim,” pungkasnya.
