Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Imran Jausi mengatakan ada 11.425 pegawai di Pemprov Sulsel yang statusnya honorer. Paling banyak adalah guru.
Mereka sudah dipetakan dengan mengikuti tes kompetensi saat ini. Jika tak lolos, maka tersingkirkan dengan sendirinya.
"Yang tidak lolos kita dorong untuk ikut P3K, asal memenuhi syarat," ujar Imran, Senin, 6 Juni 2022.
Uji kompetensi itu memetakan mana pegawai yang akan dialihkan ke outsourcing, mana yang tidak. Seperti tenaga kebersihan.
Baca Juga:Pahami Beda Tenaga Honorer dan Outsourcing, Berlaku Mulai Tahun 2023
Pemprov Sulsel membutuhkan 15 posisi yang bisa diisi outsourcing. Nantinya, akan diseleksi dari pihak ketiga.
"Penyedia jasanya dari pihak ketiga. Jadi kita tinggal tes lagi di sini (Pemprov)," sebutnya.
Pekerjaan yang akan diisi outsourcing adalah petugas keamanan kantor, petugas pemungut pajak, penjaga pintu air, tenaga kebersihan dan kebun, penjaga fasilitas umum, penjaga malam, dan tenaga administrasi.
Ada pula untuk sopir, pramusaji, pramubakti, pramutaman, dan petugas kebersihan khusus jalan.
Dikonfirmasi, pengawas PT Puncak Harapan Jaya, Naldi, mengaku tidak pernah memotong gaji karyawan outsourcing di Pemprov Sulsel. Sejak dari bulan Februari, mereka sudah menerima Rp2,1 juta setiap bulan.
Baca Juga:Apa Itu Outsourcing? Tenaga Alih Daya Jadi Pengganti Tenaga Honorer 2023
"Tapi mungkin ada orang yang pompa bilang Rp3,1 juta per bulan. Padahal gajinya memang semenjak saya masuk dari bulan Februari sudah Rp2,1 juta," ujarnya.
Ia mengatakan kasus pemotongan gaji karyawan memang sempat terjadi di tahun 2019. Namun itu dilakukan oleh oknum pegawai di Biro Umum.
"Tapi saya baru awasi mereka tahun ini. Kalau dulu itu ada memang oknum yang ambil gajinya," tukasnya.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel Eka Prasetya belum menanggapi soal kabar tersebut. Ia mengaku sedang rapat saat dihubungi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
