SuaraSulsel.id - Ketua Delegasi Regional International Committee of the Red Cross (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste Alexandre Faite sangat terkesan dan kagum. Dengan pendekatan kemanusiaan dan hukum dilakukan Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa dalam menangani permasalahan di Papua.
"Kami siap memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang telah dilaksanakan TNI," ujar Faite saat bertemu dengan Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa dalam keterangan Pendam XVII/Cenderawasih diterima, Kamis 24 Maret 2022.
ICRC menganggap keberadaan TNI sangat dibutuhkan di Papua dan Papua Barat, mengingat hanya TNI yang siap terjun ke lapangan membantu masyarakat dalam situasi dan kondisi apa pun," ujarnya.
Pangkogabwilhan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa mengakui, sejak Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjabat, telah punya kebijakan mengelola konflik yang terjadi di Tanah Air Indonesia. Harus diselesaikan dengan perundangan yang berlaku dan metode langkah-langkah humanis.
"Karena saat ini juga pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya mendorong percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia, penjabarannya TNI harus menjadi pelindung rakyat, harus menjadi solusi," ujar Letjen Nyoman Cantiasa.
Oleh sebab itu, menurut Pangkogabwilhan, TNI melaksanakan pembinaan teritorial dengan metode komunikasi sosial.
"Ini salah satu wujud penjabaran UU No. 34 Tahun 2004 dalam tugas membantu pemerintah daerah," kata Letjen Nyoman Cantiasa.
Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa menyampaikan bahwa Papua saat ini secara umum dalam keadaan baik dan kondusif.
"Walaupun ada beberapa titik penonjolan dinamika kelompok-kelompok yang melakukan kriminal, kami akan lakukan langkah terukur dan tindakan tegas bila dibutuhkan membantu kepolisian dalam rangka penegakan hukum," ujar mantan Danjen Kopassus itu pula.
Baca Juga:BREAKING NEWS! Ketua KNPB Buchtar Tabuni Ditangkap Polisi
Dia mengakui, Papua bukan status Daerah Operasi Militer (DOM), karena statusnya normal, sama dengan wilayah lainnya.
"Di sini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pendampingan, mengawasi dan juga mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi oleh pemda, seperti menjadi guru di wilayah pedalaman, sebagai tenaga kesehatan dalam rangka membantu kesehatan masyarakat dan pemerintah di Papua," ujarnya lagi.
Semua itu dilakukan jajaran prajurit TNI, menurut Letjen Nyoman Cantiasa, atas permintaan pemerintah daerah.
Pangkogabwilhan III menekankan tagline “TNI adalah Kita”, TNI berasal dari rakyat dan TNI sama dengan rakyat, bahkan saat ini anggota TNI banyak putra daerah Papua.
"Kita harus memanusiakan masyarakat Papua seperti di daerah lain di Indonesia," katanya lagi.
Namun, Pangkogabwilhan III juga menegaskan, terkait dengan penegakan hukum tetap dilaksanakan oleh kepolisian.
Dia berharap ICRC dapat membantu kelancaran TNI dalam membangun Papua dan Papua Barat di bidang kualitas kesehatan masyarakat Papua atau bantuan buat PMI di Indonesia khususnya di Papua, seperti bantuan ambulans atau mungkin helikopter.
Kehadiran ICRC di Papua di samping tugas bantuan kemanusiaan, kesehatan, juga mengenalkan materi Hukum Humaniter Internasional (HHI) khususnya buat prajurit yang akan melaksanakan tugas di luar negeri atau mengikuti penugasan di PBB. (Antara)
