SuaraSulsel.id - Pemerintah terus memantau implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Program yang dijalankan sejak 3 Juli 2021 dipantau melalui sejumlah aplikasi pemantauan seperti Google Traffic dan Facebook Mobility.
Hasil evaluasi selama periode 3-10 Juli 2021, mobilitas dan aktivitas masyarakat di seluruh provinsi di Jawa-Bali telah menunjukkan penurunan. Meski pun masih berada di bawah target yang dicanangkan pemerintah.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers secara virtual.
Usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Senin, 12 Juli 2021.
Baca Juga:Sebarkan Bantuan Beras, Presiden Jokowi Larang Rakyatnya Kelaparan
"Hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15 persen dari target kita sebenarnya 20 persen atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap satu minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita," ujar Luhut.
Luhut berharap, kebijakan PPKM Darurat dapat menekan angka kasus konfirmasi harian Covid-19 agar tidak lebih dari angka 30 ribuan. Seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Jika semua pihak berdisiplin dalam menaati aturan PPKM Darurat, Luhut berharap minggu depan angka kasus bisa ditekan terus sehingga kurvanya kembali menjadi landai.
"Kalau semua berjalan kita disiplin, akan mulai flating atau mulai rata dan kita harap nanti cenderung akan terkendali dan kita berharap juga dengan disiplin kita semua dan program vaksin jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM Darurat, kita akan bisa bertambah baik," ungkapnya.
Terkait penambahan tempat tidur rumah sakit, Luhut menilai bahwa kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berjalan dengan sangat baik.
Baca Juga:Luhut Tantang yang Bicara Situasi Tak Terkendali: Sini Datang, Saya Tunjukin ke Mukanya
Selain di Jakarta, penambahan tempat tidur rumah sakit juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, dan Bali.
"Kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan sehingga jumlah rumah sakit ini, untuk ICU khususnya, itu makin banyak terpenuhi sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur," imbuhnya.
Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa Presiden menginstruksikan agar mulai Rabu, 14 Juli 2021 ini diluncurkan 300 ribu paket obat untuk orang tanpa gejala (OTG) dan untuk pasien dengan gejala ringan.
Sebanyak 10 persen paket tersebut diperuntukkan bagi OTG, 60 persen bagi pasien dengan anosmia, dan 30 persen bagi pasien dengan gejala demam dan batuk.
"Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210 ribu kasus aktif yang kita berikan dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan nanti oleh TNI bersama-sama elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga bisa jalan," jelasnya.
Pemerintah Impor 40 Ribu Ton Oksigen Cair
Adapun terkait pemenuhan kebutuhan oksigen, pemerintah terus mengatur dan menata hal tersebut hasil kerja sama Kementerian Kesehatan dibantu oleh Kementerian PUPR dan BUMN. Selain itu, pemerintah juga tengah memproses impor 40 ribu ton oksigen cair untuk antisipasi.
"Kita berjaga-jaga walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu. Tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise," ungkapnya.
Di sisi bantuan sosial, pemerintah juga akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden. Luhut menekankan arahan Presiden Joko Widodo bahwa rakyat tidak boleh ada yang kelaparan.
"Nanti TNI-Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan. Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau beras, akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini," tegasnya.
Pemerintah juga akan menambah cakupan vaksinasi pada bulan Juli ini karena stok vaksin yang dimiliki pemerintah saat ini melebihi target. Dukungan dari sejumlah negara menambah stok vaksin dari tadinya 31 juta menjadi 45 juta, untuk bulan ini saja.
"Kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI-Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota, langsung tim akan menyuntikkan di sana dan itu saya kira akan bisa berjalan dalam minggu ini," jelasnya.
"Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan dan juga obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur saya melihat dalam 4-5 hari ke depan kita situasinya akan membaik," tutup Luhut.
