- James Riady sempat berniat membeli lahan bersertifikat milik keluarga Jusuf Kalla di Tanjung Bunga pada tahun 1996 namun ditolak.
- Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menolak tuntutan dan menyatakan gugatan PT GMTD terkait sengketa lahan tersebut tidak dapat diterima.
- Manajemen PT GMTD mengklaim memiliki izin peruntukan lahan seluas 1.000 hektare berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel tahun 1991.
"Awalnya itu Gubernur Sulsel punya visi mulia, ingin mengembangkan Sulsel dari segi pariwisata. Tokoh Sulsel yang menonjol di Jakarta saat itu Pak Tanri Abeng. Lalu dikumpullah para pebisnis, termasuk Pak Jusuf Kalla dari Makassar," jelas Hamid.
Pengembangan kawasan tersebut tidak sekadar diarahkan untuk membangun perumahan. Ada cita-cita lebih besar, yakni menjadikan Tanjung Bunga sebagai kawasan pariwisata terpadu.
Rencananya, kawasan itu dilengkapi pusat kesenian, kebudayaan, fasilitas olahraga, hingga berbagai sarana penunjang pariwisata.
Namun, menurut Hamid, perjalanan perusahaan kemudian mengalami perubahan. Saham Tanri Abeng sebagian beralih ke GMTD.
Sementara itu, kepemilikan saham pemerintah daerah dan Yayasan Sosial Sulsel disebut terus mengalami dilusi atau pengurangan persentase kepemilikan.
Hamid pun mempertanyakan perkembangan kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah yang sejak awal ikut membangun badan usaha tersebut.
"Silakan tanya ke pemda berapa dividen yang mereka terima selama 30 tahun ini," ujarnya.
Ia juga menyoroti realisasi pembangunan fasilitas olahraga dan pariwisata yang menjadi salah satu tujuan awal pengembangan kawasan Tanjung Bunga.
Ia menilai hingga kini fasilitas yang menjadi bagian dari cita-cita awal tersebut belum terlihat sebagaimana yang direncanakan.
Baca Juga: PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Hamid menyebut masih terdapat sekitar 15 hektare lahan kosong dari total kawasan pengembangan sekitar 1.000 hektare.
"Yang pasti fasilitas olahraga yang dimaksudkan tadi itu belum tampak adanya. Yang ada adalah tanah kosong 15 hektare dari 1.000 hektare dan hanya untuk perumahan yang ada. Tidak ada cita-cita luhur dari Prof Amiruddin sebagai gubernur kala itu," tuturnya.
Di tengah polemik tersebut, manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GOWA), perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Lippo sebelumnya juga telah menyampaikan tanggapannya.
Sekretaris Perusahaan GMTD, Tubagus Syamsul Hidayat menegaskan perseroan memiliki izin peruntukan lahan yang menjadi objek sengketa dengan PT Hadji Kalla.
GMTD mendasarkan klaimnya pada Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1188/XI/1991 tertanggal 5 November 1991.
Surat tersebut mengatur peruntukan lahan sekitar 1.000 hektare, terdiri dari sekitar 300 hektare di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, serta 700 hektare di Kecamatan Tamalate dan Mariso, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kotamadya Ujung Pandang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Ketua DPRD Bone Terancam Dicopot Imbas Aniaya Staf
-
PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
-
Dibuntuti dari Sidrap, Tiga Bandar Narkoba Ditangkap di Maros
-
Kabar Baik! 800 Guru PPPK Paruh Waktu Sulsel Akan Beralih Status
-
Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan