- Pengadilan Negeri Makassar menolak gugatan hukum PT GMTD terhadap kepemilikan lahan seluas 16 hektare milik PT Hadji Kalla pada 12 November 2026.
- Majelis hakim memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena batas tanah penggugat dalam berkas berbeda dengan fakta di lapangan.
- PT Hadji Kalla berencana menempuh jalur pidana karena menemukan indikasi pemalsuan dokumen serta data persil tanah yang tidak terdaftar di kantor kecamatan.
Hasman bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana untuk menguji dugaan pemalsuan dokumen.
"Ini sebenarnya memang ada masih kita nanti tindak lanjut proses pidananya. Karena ternyata persil 40 itu tidak terdaftar sama sekali. Artinya, kita duga bahwa data yang dia gunakan itu tidak benar. Nanti akan diuji secara pidana lagi berkaitan dengan data yang mereka gunakan," tegasnya.
Hasman juga menyinggung adanya komunikasi sebelumnya ketika pihak GMTD disebut pernah menawarkan untuk membeli bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa dari PT Hadji Kalla.
Ia menyebut terdapat bukti penawaran tersebut yang menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihaknya dalam perkara ini. Sebab, belakangan GMTD justru disebut memperoleh klaim atas lahan tersebut melalui transaksi dengan pihak lain.
"Pak James Riady ini sudah menawarkan bidang tanah milik PT Hadji Kalla. Artinya mau beli pada waktu itu. Kan lucu dia mau beli, baru kemudian ternyata dia sertifikatkan tanah itu dan tidak melalui PT Hadji Kalla membelinya. Sama orang lain," ujarnya.
Ia menilai rangkaian fakta tersebut semakin menguatkan keyakinan pihaknya bahwa proses pembelian tanah oleh PT Hadji Kalla telah dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar kepemilikan yang sah.
Meski demikian, pihak PT Hadji Kalla menyatakan masih akan menindaklanjuti dugaan persoalan dokumen melalui proses hukum pidana.
"Ada dugaan pemalsuan dokumen. Ini yang akan kita proses pidana," tegasnya.
Hasman menegaskan kemenangan dalam perkara perdata tersebut menjadi bukti bahwa klaim kepemilikan PT Hadji Kalla atas lahan di kawasan Tanjung Bunga memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Dibuntuti dari Sidrap, Tiga Bandar Narkoba Ditangkap di Maros
-
Kabar Baik! 800 Guru PPPK Paruh Waktu Sulsel Akan Beralih Status
-
Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
-
5 Hotel di Sekitar Stasiun Bandung yang Tawarkan Early Check In Supaya Turun Kereta Langsung Rebahan
-
5 Destinasi Wisata Sekitar Medan yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda Bersama Anak