Muhammad Yunus
Rabu, 18 November 2026 | 17:34 WIB
Ilustrasi: PPPK Paruh Waktu. [SuaraKalbar]
Baca 10 detik
  • Pemerintah berencana mengubah status 800 guru PPPK paruh waktu di Sulawesi Selatan menjadi penuh waktu pada Januari 2027.
  • Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan masih menunggu arahan pusat dan melakukan pemetaan terkait mekanisme pengalihan status guru tersebut.
  • Kebijakan baru pusat juga berpotensi memberikan kesempatan bagi seluruh guru PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

SuaraSulsel.id - Sebanyak 800 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Sulawesi Selatan (Sulsel) disiapkan untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu.

Proses pengalihan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Januari 2027.

Rencana perubahan status ini mulai dibahas pemerintah melalui rapat koordinasi wilayah Sulawesi dan Papua.

Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel kini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Sulsel, Anshar mengatakan pengalihan status guru PPPK paruh waktu tersebut direncanakan berlangsung serentak pada awal tahun depan.

"Kalau sekarang ini kita sudah ada rapat koordinasi untuk wilayah Sulawesi, Papua. Sementara memang ada teman-teman guru paruh waktu itu akan dialihkan ke penuh waktu. Rencananya sih bersamaan ke Januari sesuai dengan timeline kementerian," kata Anshar, Rabu, 18 November 2026.

Anshar menyebut jumlah guru PPPK paruh waktu di Sulsel saat ini mencapai sekitar 800 orang.

Namun, pihaknya masih melakukan pemetaan untuk memastikan jumlah guru yang masuk dalam skema pengalihan tersebut.

"Guru paruh waktu itu sekitar 800 orang," ujarnya.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan

Di tengah rencana pengalihan status tersebut, peluang guru PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga menjadi perhatian.

Anshar mengatakan berdasarkan kebijakan yang tengah digodok pemerintah, seluruh PPPK berpeluang mengikuti seleksi CPNS.

Meski demikian, masih ada persoalan yang perlu diperjelas, terutama menyangkut ketentuan batas usia pelamar.

Pasalnya, sebagian guru PPPK kemungkinan telah melewati batas usia yang selama ini berlaku dalam seleksi CPNS.

"Sesuai dengan kebijakan yang lagi digarap itu semua teman-teman PPPK berkesempatan untuk mengikuti CPNS. Kan ada peraturan terkait dengan batas umur, usia untuk CPNS itu. Nah, mungkin ada teman-teman PPPK yang sudah lewat usianya, tapi sementara digodok juga kebijakannya di pusat," jelasnya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS, termasuk bagi mereka yang terkendala persyaratan usia.

Load More