- DPRD Sulawesi Selatan membantah alokasi anggaran Pokir dalam rapat bersama OPD Pemprov pada Selasa 17 November 2026.
- KPK memberikan waktu 30 hari kepada DPRD Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan klarifikasi terkait temuan dugaan anggaran tersebut.
- Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyoroti potensi intervensi proyek oleh anggota dewan melalui klaim Pokir.
Ia menyebut DPRD perlu mengetahui sumber persoalan, termasuk kemungkinan adanya masalah pada tingkat OPD maupun tenaga pendamping.
"Kalau ada temuan dalam bentuk kerugian negara, itu kami kembalikan. Inilah kami rapat di sini, ini perintahnya KPK. Kami harus klarifikasi soal ini," ujar Fauzi.
Politikus yang akrab disapa Uchi itu menegaskan DPRD tidak pernah menjalankan program Pokir selama kebijakan efisiensi anggaran berlangsung.
Menurutnya, komitmen tersebut telah dibangun bersama Gubernur Sulsel.
"Kami tidak pernah melaksanakan pokir, karena komitmen kami dengan Pak Gubernur kemarin selama agenda efisiensi jalan, kami tidak punya pokir. Kami tidak akan melaksanakan pokir karena masih efisiensi. Sehingga kami serahkan semuanya ke pemerintah provinsi," katanya.
Meski demikian, Fauzi mengaku belum mengetahui secara pasti besaran anggaran Pokir maupun dana hibah yang masuk dalam temuan KPK.
Ia menyebut terdapat nama-nama yang dikaitkan dengan temuan tersebut sehingga perlu ditelusuri melalui klarifikasi kepada OPD.
Menurutnya, DPRD diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikannya," ucapnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Beri Penjelasan
KPK Soroti Dugaan Intervensi Proyek
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyinggung dugaan temuan penggunaan anggaran Pokir dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tanak mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRD tidak berubah menjadi intervensi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian KPK adalah ketika anggota DPRD mengklaim suatu proyek sebagai Pokir, kemudian ikut menentukan kontraktor dengan motif memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
"Jangan sampai lagi anggota DPR bilang, 'Itu kan Pokir saya. Nanti saya tunjukkan siapa kontraktornya supaya ada pembagian buat saya selaku orang yang mengusulkan Pokir ini.' Nah, itu yang diharapkan jangan sampai terjadi," tegas Tanak.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola anggaran daerah dan mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Gunung Ibu Erupsi Lima Kali dalam 24 Jam, Kolom Abu Capai 500 Meter
-
RSUD Syekh Yusuf Gowa Kembali Terbakar, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Kedua
-
Upah Minimum Provinsi Sulsel 2027 Diatas Rp3,9 Juta
-
Transaksi QRIS Sulsel Tembus Rp7,64 Triliun, Sentra QRIS UMKM Hub Hadir di Makassar
-
Terbongkar! Modus Penyelundupan 3,5 Juta Liter BBM Subsidi di Sulsel Lewat Laut