- Polres Luwu menetapkan anggota DPRD Luwu berinisial SPB sebagai tersangka kasus perusakan makam adat pada Jumat (13/11/2026).
- Keluarga ahli waris melaporkan pembongkaran makam leluhur marga Rantebala di Desa Rante Balla tersebut ke Polres Luwu sejak tahun 2021.
- Komisi III DPR RI mendesak kepolisian menuntaskan penyidikan kasus dugaan pengrusakan lingkungan dan makam adat oleh PT Masmindo Dwi Area.
SuaraSulsel.id - Seorang anggota DPRD Kabupaten Luwu berinisial SPB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan lingkungan dan situs makam adat leluhur marga Rantebala, Nek Pong Titing, di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Makam leluhur tersebut berada di kawasan konsesi tambang emas PT Masmindo Dwi Area.
Kepala Seksi Humas Polres Luwu, Iptu Yakobus Rimpung, membenarkan penetapan tersangka tersebut. SPB disangkakan melanggar Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal dua tahun enam bulan.
"Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan yakni Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman pidana dua tahun enam bulan," kata Yakobus saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/11/2026).
Meski telah berstatus tersangka, SPB belum ditahan. Penyidik saat ini masih merampungkan berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Luwu.
"Belum (ditahan). Sementara dirampungkan berkasnya," ujarnya.
Perkara ini sebelumnya telah dilaporkan pihak keluarga dan ahli waris Nek Pong Titing ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Luwu sejak 2021.
Dalam laporan tersebut, SPB diduga terlibat dalam pembongkaran makam Nek Pong Titing saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Rante Balla.
Pihak keluarga menduga makam leluhur mereka dibongkar tanpa persetujuan ahli waris, tanpa upacara adat, dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga.
Baca Juga: Perempuan Sulawesi Bersuara Desak Moratorium Izin Tambang dan Perlindungan Hutan Hujan
Pembongkaran itu diduga berkaitan dengan rencana aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Kasus ini kemudian mendapat perhatian Komisi III DPR RI. Pihak keluarga bersama ahli waris diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Senayan, Jakarta, pada 7 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti sengketa lahan antara masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan Rante Balla dengan PT Masmindo Dwi Area.
Persoalan yang dibahas mencakup dugaan pengrusakan lingkungan dan situs makam adat.
Kapolres Luwu, AKBP Andreas Nurcahyo, juga mendapat sorotan dalam rapat tersebut. Komisi III mendesak kepolisian segera menuntaskan penanganan perkara yang telah dilaporkan keluarga ahli waris.
Perwakilan keluarga Nek Pong Titing, Golda Titing, dalam forum itu mengungkapkan bahwa makam leluhurnya masih utuh pada 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Cara Cepat Mencairkan Bunga Es di Kulkas, Ini Trik Mudahnya!
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Bongkar Makam Leluhur di Area Tambang Masmindo, Anggota DPRD Luwu Jadi Tersangka
-
Muhammadiyah Apresiasi Kebijakan Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam
-
Deretan Jalan Utama di Makassar Ini Diprediksi Lumpuh Saat Puncak Musim Hujan, Cek Lokasinya!
-
Pendaki Hilang di Gunung Bawakaraeng, Tim SAR Temukan Baju dan Topi
-
Gubernur Sulsel Serap Aspirasi Buruh, Bahas Penetapan UMP 2027