Sengketa Lahan Jembatan Barombong Memanas: Dari PT GMTD hingga Klaim Tokoh Militer

SuaraSulsel.id - Percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar masih terkendala persoalan legalitas dan sengketa kepemilikan lahan.

Sedikitnya tiga bidang tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tanah memiliki klaim kepemilikan dengan dasar hukum berbeda.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar proses pembebasan lahan dipercepat untuk mendukung kelancaran akses masyarakat di kawasan Barombong.

Namun, pemerintah belum dapat melakukan pembayaran ganti rugi karena masih terdapat sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

"Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, termasuk kelancaran akses jalan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," kata Izhar, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, kendala tersebut bukan semata-mata disebabkan lambatnya proses pembangunan, melainkan adanya persoalan kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Warga saling mengklaim sebagai pemilik lahan dengan dasar alas hak dan sertifikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tetapi kembali pada adanya warga yang saling mengklaim memiliki legalitas," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, ditemukan sejumlah dokumen kepemilikan dengan dasar hukum berbeda.

Persoalan ini juga melibatkan gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang berkaitan dengan Haji Paju Timula dan sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.

Baca Juga: Jejak Gibran di Balik Mega Proyek Stadion Sudiang Rp674 Miliar

Selain gugatan, pemerintah juga menerima somasi dari seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah.

"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.

Izhar mengungkapkan, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.

Ketiganya memiliki dokumen berbeda yang masih memerlukan penelusuran dan kajian lebih lanjut untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah.

Untuk bidang tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan sekitar 520 meter persegi.

Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244.

Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.

Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.

Menurut Izhar, perbedaan dokumen tersebut harus diperiksa untuk memastikan kekuatan hukumnya, termasuk kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

"Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut," tuturnya.

Di sisi lain, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai delapan hektare.

Keberadaan sertifikat dan klaim kepemilikan dari sejumlah pihak tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang sedang ditelusuri pemerintah.

Skema Pengadaan Tanah Diubah

Menghadapi kompleksitas sengketa tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan skema pengadaan tanah.

Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan menggunakan tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.

Izhar menjelaskan, Pemkot Makassar terlebih dahulu akan menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen sebelum menyerahkan prosesnya kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah persyaratan dinyatakan terpenuhi, pelaksanaan pengadaan tanah dilanjutkan oleh ATR/BPN sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi objek serta subjek tanah.

"Solusi yang kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan," katanya.

Setelah verifikasi dan penilaian selesai, hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.

Apabila status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izhar menegaskan, pengadaan dan pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemkot Makassar. Sementara pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pemprov Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan dan koordinasi pembangunan. Adapun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan menggunakan pendanaan APBN.

Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik jembatan dapat dilanjutkan.

Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Izhar memahami besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan jembatan tersebut, mengingat kawasan Barombong merupakan salah satu jalur yang kerap mengalami kepadatan lalu lintas.

"Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari," tutupnya.