Harga Cabai Nyaris Rp120 Ribu, BI Punya Waktu Dua Bulan Turunkan Harga

SuaraSulsel.id - Harga cabai rawit di Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin pedas.

Di sejumlah daerah, harganya bahkan telah menembus Rp100 ribu per kilogram.

Di Kabupaten Tana Toraja misalnya, harganya mencapai Rp115 ribu per kilogram.

Lonjakan harga cabai ini ikut menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi di Sulsel. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sulsel secara tahunan atau year on year (yoy) mencapai 4,24 persen pada Oktober 2026.

Sementara secara bulanan atau month to month (mtm), Sulsel mengalami inflasi sebesar 0,57 persen.

Adapun inflasi tahun kalender atau periode Oktober 2026 terhadap Desember 2025 tercatat sebesar 3,81 persen.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Sulsel per 9 November 2026, rata-rata harga cabai rawit merah di 24 kabupaten/kota mencapai Rp79.481 per kilogram.

Angka tersebut naik Rp442 atau sekitar 0,56 persen dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di level Rp79.039 per kilogram.

Kenaikan harga bahkan jauh lebih tinggi di sejumlah daerah. Setelah Tana Toraja yang mencapai Rp115 ribu per kilogram, harga cabai rawit merah di Toraja Utara tercatat Rp110 ribu, Kepulauan Selayar Rp100 ribu, Luwu Timur Rp96.667 dan Enrekang Rp93.333 per kilogram.

Baca Juga: 74 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Kementan Rp243,6 Miliar di Sulsel

Sementara harga terendah tercatat di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp56.600 per kilogram.

Adapun di Makassar, Takalar, dan Bantaeng, harga cabai rawit merah masing-masing berada di angka Rp75 ribu per kilogram.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari menurunnya produksi cabai di tingkat petani akibat cuaca panas berkepanjangan dan kekeringan yang melanda sejumlah daerah sentra produksi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M Ilyas mengatakan fenomena El Nino membuat produktivitas tanaman cabai menurun.

Akibatnya, pasokan di pasaran menjadi terbatas di tengah kebutuhan masyarakat yang tetap tinggi.

"Kalau kita lihat sekarang ini masalah El Nino, panas yang berkepanjangan, sehingga produksi di tingkat petani juga sangat rendah," ujar Ilyas, Kamis, 12 November 2026.

Persoalan pasokan juga diperparah oleh distribusi cabai ke luar daerah. Petani dan pengepul di Sulsel telah memiliki jaringan pemasaran di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan daerah-daerah di Pulau Jawa.

Sebagian hasil produksi pun ikut dipasarkan ke luar Sulsel karena petani dan pengepul harus menjaga pasokan kepada pelanggan yang selama ini menjadi mitra dagang mereka.

Di sisi lain, harga cabai di tingkat produsen sudah lebih dulu mengalami kenaikan. Ilyas menyebut harga cabai di tingkat petani bahkan telah mencapai Rp80 ribu hingga Rp85 ribu per kilogram.

"Jadi ini yang menjadi penyebab naiknya di pasar. Karena faktor produksi juga, sehingga harga di petaninya sebenarnya sudah langsung tinggi," jelasnya.

BI Kejar Penurunan Harga Dalam Dua Bulan

Lonjakan harga cabai bukan satu-satunya persoalan yang membayangi inflasi Sulsel.

Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura juga cukup signifikan sepanjang tahun ini, terutama tomat.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengungkapkan berdasarkan akumulasi Januari hingga Oktober 2026, harga tomat mengalami kenaikan sekitar 106 persen. Sementara harga cabai rawit naik hampir 100 persen.

Selain cabai rawit dan tomat, cabai merah serta ikan kembung juga masih menjadi komoditas penyumbang inflasi pada Oktober 2026.

BI pun menargetkan penurunan harga cabai dan tomat dalam dua bulan ke depan. Kedua komoditas tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan untuk menekan tekanan inflasi di Sulsel.

"Pekerjaan rumah kita dalam dua bulan ke depan adalah bagaimana menurunkan harga cabai dan tomat ini," ujar Rizki dalam Diskusi Sulsel Talk, Rabu, 11 November 2026.

Untuk mengejar target tersebut, BI mendorong optimalisasi lahan produktif dengan menanam komoditas yang sedang mengalami kenaikan harga, khususnya cabai.

Rizki mencontohkan pemanfaatan lahan oleh Rumah Tani Nusantara sebagai salah satu praktik yang dapat dikembangkan.

Selain itu, lembaga seperti Bulog, PT Pos Indonesia, dan Baznas dinilai berpotensi mendukung pengembangan titik-titik produksi pangan di daerah.

Namun, peningkatan produksi perlu dibarengi kepastian penyerapan hasil panen. Karena itu, keberadaan off-taker atau pihak yang siap membeli hasil produksi petani dinilai penting agar surplus produksi di satu daerah bisa didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

BI juga akan memperluas kerja sama antardaerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan cabai, bawang, dan beras.

Pemprov Siapkan Gerakan Pangan Murah Jelang Nataru

Di tengah tingginya harga pangan, Pemprov Sulsel juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dinas Ketahanan Pangan Sulsel mengusulkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 24 kabupaten. Program serupa juga direncanakan menyasar delapan kabupaten/kota yang menjadi wilayah target survei BPS.

Ilyas mengatakan kenaikan permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun berpotensi memengaruhi pergerakan harga berbagai komoditas pangan.

Karena itu, intervensi pasar perlu dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Meski demikian, ia menegaskan pengendalian harga tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Keterlibatan instansi vertikal, organisasi perempuan seperti Dharma Wanita dan PKK, hingga berbagai lembaga lainnya juga dibutuhkan untuk menginisiasi kegiatan pangan murah secara mandiri.

"Kita berharap yang lain juga melaksanakan dengan keinginan membantu masyarakat. Tidak bisa diandalkan hanya pemerintah sendiri, karena cukup banyak masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.

Terlebih, momentum Natal dan Tahun Baru kali ini akan berdekatan dengan bulan Ramadan. Artinya, upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan perlu dipersiapkan secara berkelanjutan.

Ilyas menyebut Gerakan Pangan Murah sebenarnya telah menjadi program rutin pemerintah setiap menghadapi hari besar keagamaan.

Namun, pelaksanaannya perlu didukung strategi lain agar pasokan tidak hanya tersedia saat operasi pasar berlangsung.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing