74 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Kementan Rp243,6 Miliar di Sulsel

SuaraSulsel.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian untuk wilayah Sulsel periode 2024-2025. Total anggaran bantuan tersebut mencapai Rp243,6 miliar.

Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) masih melakukan pendalaman dengan mengonfirmasi sejumlah daerah terkait penyaluran bantuan tersebut.

"Ini saya sedang mengonfirmasi daerah-daerah, karena banyak ini (perlu pendalaman) kan penjabat," ujar Syarifuddin seusai pertemuan dengan organisasi Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (11/11/2026).

Menurut Syarifuddin, penyidik saat ini berfokus memastikan kesesuaian antara jumlah Alsintan yang dianggarkan, barang yang disalurkan ke daerah, hingga alat yang benar-benar diterima kelompok tani.

Penyidik juga menelusuri keberadaan dan kondisi bantuan tersebut untuk memastikan apakah seluruh Alsintan telah disalurkan sesuai peruntukannya.

Meski demikian, proses penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Kejaksaan belum melakukan penyitaan terhadap barang atau alat pertanian yang menjadi objek pendalaman.

"Belum ada penyitaan alat-alat itu. Masih penyelidikan," tegas mantan Koordinator Jampidsus Kejaksaan Agung tersebut.

Syarifuddin memastikan pihaknya berkomitmen mengungkap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Namun, ia menegaskan setiap perkembangan perkara harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum disampaikan kepada publik.

Baca Juga: Berkas Perkara Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Lengkap, Segera Disidang

"Tentu, apa yang kita umumkan itu kan harus kita buktikan," ujarnya.

Periksa 74 Saksi, Telusuri Penyaluran Alsintan

Dalam proses penyelidikan, penyidik Pidsus Kejati Sulsel sebelumnya telah meminta keterangan 74 orang saksi.

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan kelompok tani penerima bantuan hingga jajaran Dinas Pertanian kabupaten dan kota yang terkait dengan penyaluran Alsintan.

Syarifuddin menjelaskan, penyidik perlu memastikan jumlah alat yang dikirim ke setiap kabupaten, jumlah yang diterima kelompok tani, serta kondisi barang setelah didistribusikan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian antara anggaran pengadaan, realisasi distribusi, dan kondisi barang di lapangan.