- Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang pada 1 Oktober 2026.
- Pemberhentian bermula dari penyelidikan hak angket DPRD Gowa pada Agustus 2026 atas dugaan pelanggaran sumpah atau janji jabatan kepala daerah.
- DPRD Gowa harus menyerahkan usulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti.
SuaraSulsel.id - Proses pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan DPRD Kabupaten Gowa.
Pakar Hukum Tata Pemerintahan, Prof Aminuddin Ilmar mengatakan putusan tersebut menjadi dasar bagi DPRD Gowa untuk melanjutkan proses pemberhentian Husniah dari jabatan bupati.
Aminuddin menjelaskan setelah putusan MA diterima, pimpinan DPRD Gowa harus menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat.
"Setelahnya nanti Mendagri yang akan mengeluarkan putusan pemberhentian kepada yang bersangkutan," ujar Aminuddin, Jumat, 2 Oktober 2026.
Hal tersebut diatur Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pasal tersebut mengatur jika Mahkamah Agung menyatakan kepala daerah terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan kepala daerah, atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikanusulan pemberhentian kepada Presiden untuk gubernur dan kepada Menteri untuk bupati atau wali kota.
Menteri wajib memberhentikan bupati paling lambat 30 hari sejak menerima usulan pemberhentian dari pimpinan DPRD.
"Mendagri wajib menindaklanjuti paling lambat 30 hari setelah usulan dari DPRD Gowa diterima," jelasnya.
Jika pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan tersebut paling lambat 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan MA, mekanisme pemberhentian tetap dapat berjalan melalui pemerintah pusat.
Baca Juga: Jadwal Pemeriksaan Bupati Gowa Husniah Talenrang Hari Ini di Jakarta
Putusan MA
Putusan MA tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Perkara MA-RI dengan Nomor Perkara 1 P/UP/2026.
Perkara itu diregistrasi pada 21 Agustus 2026 dengan DPRD Kabupaten Gowa sebagai pemohon dan Bupati Gowa sebagai termohon.
Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dipimpin Ketua Majelis Dr Irfan Fachruddin, dengan anggota majelis Dr Lulik Cahyaningrum dan Prof Dr Yodi Martono Wahyunadi.
Perkara diputus pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan, "Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum."
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang
-
Investor Dubai Tertarik Ubah Limbah Ikan di Makassar Jadi Bahan Bakar
-
Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar