Ketika Kereta Api Melintas di Pulau Sulawesi, Jauh Sebelum Indonesia Merdeka

SuaraSulsel.id - Beberapa tahun terakhir, kereta api mulai menjadi bagian dari lanskap Sulawesi Selatan.

Jalur Maros-Barru telah beroperasi, sementara pengerjaan terus dilanjutkan menuju kawasan pelabuhan di Makassar.

Bagi sebagian orang, kehadiran kereta api itu terasa seperti sebuah babak baru. Kereta api dianggap sebagai moda transportasi yang untuk pertama kalinya hadir di Sulawesi Selatan.

Anggapan itu tidak sepenuhnya benar.

Lebih dari seabad lalu, ketika Makassar masih bernama Ujungpandang dan pemerintah Hindia Belanda sibuk menghitung potensi hasil bumi Celebes, rel kereta api sudah lebih dulu membelah wilayah Sulawesi Selatan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Jalur itu menghubungkan Makassar dengan Takalar.

Kereta api mulai melayani rute tersebut pada 1 Juli 1923. Rel sepanjang 47 kilometer itu menghubungkan Ujungpandang dengan Takalar, melewati sejumlah kawasan yang saat itu menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi di sekitar Makassar.

"Jalan rel tersebut yang panjangnya 47 km menghubungkan kota Ujungpandang (dulu namanya Makasar) dengan Takalar," demikian dicatat dalam buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia Volume 1.

Namun, perjalanan menuju rel pertama di Sulawesi Selatan itu tidak berlangsung singkat.

Baca Juga: Warga Makassar Bersihkan Masjid dan Gereja Sambut HUT RI

Jejaknya bahkan belum benar-benar hilang.

Di Jongaya, Makassar, sebuah bangunan yang dari luar tampak seperti rumah sederhana menyimpan cerita panjang tentang masa ketika lokomotif masih menjadi teknologi transportasi modern di Hindia Belanda.

Bangunan itu adalah bekas stasiun.

Pintu dan jendelanya masih menggunakan kayu dari masa ketika bangunan tersebut berfungsi sebagai stasiun kereta api.

Setelah jalur kereta Makassar - Takalar tidak lagi beroperasi, bangunan itu tidak serta-merta ditinggalkan. Ia berganti fungsi.

Bangunan bekas stasiun tersebut pernah digunakan sebagai kantor Polsek Jongaya. Setelah itu, kepala kepolisian sektor saat itu mengajukan ke pemerintah agar bangunan tersebut dihibahkan dan kemudian digunakan sebagai rumah pribadi.