Rp9 Triliun untuk Renovasi Rumah, Fahri Hamzah: Jangan Lagi BAB di Tempat Terbuka

SuaraSulsel.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mendorong penerapan gerakan Indonesia ASRI di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Program tersebut merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan permukiman yang aman, sehat, resik, dan indah.

Hal itu disampaikan Fahri saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat, 6 Maret 2026.

Menurut Fahri, konsep Indonesia ASRI bukan sekadar slogan, melainkan panduan pembangunan lingkungan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keamanan, kesehatan, hingga kualitas hunian.

"Aman artinya kita menghidupkan kembali siskamling, gotong royong, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Itu budaya lama yang harus kita hidupkan lagi," kata Fahri.

Selain keamanan, aspek kesehatan juga menjadi perhatian penting.

Pemerintah mendorong perbaikan sistem sanitasi, pengelolaan sampah, serta saluran drainase di kawasan permukiman.

"Sehat artinya kita memperbaiki selokan, sanitasi, dan manajemen sampah. Itu arahan langsung dari Bapak Presiden," ujarnya.

Fahri menekankan pentingnya lingkungan yang bersih atau resik. Ia mengatakan, kondisi lingkungan yang bersih harus dimulai dari rumah tangga, termasuk memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Prabowo Siap Jadi Mediator Konflik Iran, Asalkan...

Ia bahkan menegaskan praktik buang air besar sembarangan tidak boleh lagi terjadi di masa sekarang.

"Saya mengusulkan agar sanitasi dan toilet rumah tangga benar-benar aman. Kalau bisa tidak ada lagi sanitasi yang tidak aman, apalagi orang buang air besar di tempat terbuka. Itu peradaban masa lalu yang tidak bisa lagi kita pertahankan," tegasnya.

Sanitasi yang tidak aman diketahui dapat memicu berbagai penyakit serius, seperti kolera, disentri, diare, hingga stunting. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perekonomian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), akses sanitasi layak di Sulawesi Selatan saat ini telah mencapai 92,24 persen. Namun, hanya sekitar 12,92 persen yang masuk kategori sanitasi aman.

Selain itu, data BPS menunjukkan hanya satu dari sepuluh rumah tangga di kawasan perkotaan yang mengelola air limbah rumah tangga secara aman, misalnya melalui penyedotan lumpur tinja secara rutin.

Penanggung jawab Program Air, Sanitasi, dan Higiene UNICEF Makassar, Wildan Setiabudi mengatakan rendahnya kualitas sanitasi masih menjadi penyebab berbagai penyakit yang mengancam keselamatan anak-anak.

"Secara global ada sekitar 115 ribu balita meninggal setiap tahun akibat pneumonia dan diare. Sekitar 60 persen kematian akibat diare berkaitan dengan rendahnya akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan," kata Wildan.

Selain berdampak pada kesehatan, sanitasi yang buruk juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil.

Secara global, kerugian akibat layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang tidak memadai diperkirakan mencapai 260 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun.

Sementara di Indonesia, kerugian akibat masalah tersebut mencapai sekitar 23 miliar dolar AS atau setara 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kerugian itu muncul dari meningkatnya biaya pengobatan serta berkurangnya produktivitas kerja akibat penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk.

Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga menyinggung program renovasi rumah yang tengah dijalankan Kementerian PKP, termasuk gagasan "gentengnisasi" yang mendorong penggunaan atap genteng pada rumah-rumah masyarakat.

Menurutnya, penggunaan genteng merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah lama dikenal di Indonesia. Namun, ia menekankan penerapan konsep tersebut tidak bisa dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.

"Genteng itu bagian dari local wisdom kita, tapi memang prasyaratnya tiang rumah harus cukup kokoh. Sekarang banyak rumah menggunakan atap yang lebih ringan seperti galvalum," jelasnya.

Fahri menegaskan pemerintah tetap menghormati karakteristik budaya dan bentuk hunian di setiap daerah.

"Rumah di Indonesia tidak bisa diseragamkan. Di Papua misalnya ada rumah honai, itu bagian dari kearifan lokal masyarakatnya. Tidak mungkin tiba-tiba diganti dengan genteng," ujarnya.

Menurut Fahri, program perbaikan rumah lebih ditujukan bagi masyarakat yang terpaksa tinggal di hunian tidak layak karena keterbatasan ekonomi.

Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran hampir Rp9 triliun untuk renovasi rumah di seluruh Indonesia. Program tersebut ditargetkan mampu memperbaiki hampir setengah juta rumah.

"Bahkan kami sedang mengusulkan agar jumlahnya bisa ditambah menjadi satu juta rumah yang direnovasi tahun ini," kata Fahri.

Selain persoalan rumah layak huni, Fahri juga menanggapi fenomena generasi muda yang kini lebih memilih menyewa rumah dibandingkan membeli.

Menurutnya, tren tersebut merupakan fenomena umum di kota-kota besar di berbagai negara.

"Banyak anak muda yang masih dalam masa transisi pekerjaan, sehingga mereka memilih menyewa karena mobilitas kerja tinggi dan harus berpindah-pindah kota," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan pasar hunian sewa yang lebih besar dan terjangkau, terutama di kota berkembang seperti Makassar.

"Kota-kota seperti Makassar harus menyiapkan pasar sewa yang besar. Bahkan kalau pemerintah ingin memperbaiki hunian di perkotaan, konsepnya bisa berbasis sewa," katanya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing