- Tujuh pemuda di Luwu Selatan menganiaya satu keluarga pada 26 Januari 2026, menyebabkan tiga balita luka bakar serius akibat siraman air panas.
- Penganiayaan terjadi setelah korban menghindari blokade demonstrasi pemekaran Luwu Raya, diikuti dan diserang saat mencari jalan alternatif.
- Polisi mengamankan tujuh terduga pelaku kejahatan kejam ini, sementara aksi blokade jalan terus berdampak pada distribusi dan layanan publik.
"Korban mengalami kerugian materil sekitar Rp40 juta," sebutnya.
Polisi telah mengamankan tujuh terduga pelaku. Mereka adalah Owen Saputra (20), Jimar (18), Ramlin, Widy (18), Ikbar (29), Muh Tegar Pallawa (23), dan Dika Aditya (22).
Salah satu di antaranya, kata Ibnu, diketahui yang menyiram air panas ke arah anak-anak.
Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi aksi main hakim sendiri. Ia menyebut tingkah laku pelaku adalah kejahatan kejam
"Ini tindakan sangat kejam. Tidak ada pembenaran untuk kekerasan dalam kondisi apa pun, apalagi terhadap perempuan dan anak," ujarnya, Selasa, 27 Januari 2026.
Selain kasus kekerasan tersebut, aparat juga mencatat adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat dengan memanfaatkan situasi penutupan jalan.
Sejumlah pengendara yang mencoba melintas jalur alternatif diminta membayar sejumlah uang sebesar Rp100 ribu.
Peristiwa ini terjadi di tengah situasi pemblokiran jalan Trans Sulawesi terkait tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya sejak Jumat, 23 Januari 2026.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengingatkan bahwa penutupan jalan berdampak luas terhadap distribusi logistik, layanan kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Namun, hingga kini akses jalan masih diblokade.
Baca Juga: Mengerikan! Keluarga Diburu dan Anaknya Disiram Air Panas saat Demo Luwu Raya
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu layanan dasar, termasuk distribusi bahan bakar, logistik, dan akses kesehatan.
Ia menegaskan pemerintah tidak anti terhadap aspirasi pemekaran wilayah. Namun, menurutnya, perjuangan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengorbankan keselamatan dan hak masyarakat lain.
Ia berharap para kepala daerah di Tanah Luwu dapat mengambil langkah bijak. Jufri bilang, perjuangan aspirasi daerah adalah hal yang sah dan patut dihargai, tetapi harus tetap mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan publik.
"Bupati-bupati di Tanah Luwu adalah orang bijak, paham apa yang harus dilakukan karena boleh kita berjuang (untuk DOB). Kita sangat mengapresiasi itu keinginan baik, tapi harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat Luwu," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kejahatan Kosmetik di Sulawesi Utara Tertinggi Kedua Nasional
-
10 Pelaku UMKM Difabel di Palu Terima Bantuan Modal Usaha
-
Berapa Harga Jual Maksimal Beras SPHP ? Bulog Awasi Pengoplosan di Kendari
-
Harga Cabai Merah Besar di Jayapura Tembus Rp120 Ribu per Kilogram
-
Gubernur Sulsel Resmikan Jalan Paleteang - Malimpung - Kabere, Akses 800 Ribu Warga Makin Lancar