Pernyataan Sikap Forum Rektor Indonesia: Kampus Bukan Tempat Memecah Belah

SuaraSulsel.id - Forum Rektor Indonesia (FRI) mengeluarkan pernyataan sikap usai sejumlah perguruan tinggi membuat petisi kritik terhadap Presiden RI, Joko Widodo belakangan ini.

Ketua FRI Nurhasan mengatakan ada enam poin yang disepakati bersama 4.000 rektor dari seluruh Indonesia yang terdiri dari kampus perguruan tinggi negeri dan swasta. Semuanya sepakat untuk mendukung pemilu yang aman dan damai.

Enam poin pernyataan sikap dalam deklarasi yang digelar Forum Rektor Indonesia itu yakni:

Pertama, mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Kedua, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.

"Ketiga, bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024," kata Nurhasan saat membacakan deklarasi pemilu aman dan damai di Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu, 3 Februari 2024, malam.

Keempat, warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang.

"Terakhir, kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya kampus menjaga kondusifitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya Pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai," tegasnya.

Sementara, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Jamaluddin Jompa mengatakan FRI perlu mendukung pemilu agar berjalan aman dan damai. Olehnya, mereka menggagas deklarasi menjelang pemilihan yang akan berlangsung 10 hari lagi.

"Ini adalah bagian dari sikap Forum Rektor Indonesia untuk menghadapi Pemilu. Kita berharap Pemilu berjalan lancar dan baik dengan penuh kegembiraan," kata Jamaluddin.

Baca Juga: Rektor Unhas Tegaskan Pernyataan Sikap Guru Besar Tidak Mewakili Institusi

Jamaluddin juga sudah mengeluarkan maklumat pasca sejumlah guru besar dan dosen Unhas turut menyuarakan kritik terhadap presiden RI pada Jumat, 2 Februari, pekan lalu.

Dalam maklumatnya itu Jamaluddin menegaskan bahwa pernyataan sikap para guru besar Unhas itu tidak mewakili institusi. Sebagai rektor, Jamaluddin mengaku perlu secara tegas mengingatkan kepada semua sivitas akademika agar menjaga situasi kondusif di tengah kontestasi politik yang semakin panas dan mengkhawatirkan. Terutama soal debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden.

Semakin Meluas

Protes para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo semakin meluas. Mereka menilai Presiden sudah menyalahgunakan kewenangannya untuk Pemilu 2024.

Awalnya petisi kritik ini dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Lalu diikuti oleh perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Padjajaran, Universitas Mulawarman, dan UIN Jakarta.

Salah satu guru besar Unhas yang ikut dalam gerakan "Unhas Bergerak untuk Demokrasi", Prof Amran Razak mengaku prihatin melihat kondisi bangsa ini. Menurutnya, sebagai akademisi, mereka berhak untuk menjaga demokrasi sampai akhir hayat.

"Apalagi kami ini pelaku pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu, kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ke jalan yang benar," ujar Amran.

Amran mengatakan Indonesia sebagai negara yang demokrasi punya etika pemerintahan berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Olehnya perlu dirawat oleh siapa pun.

Karena jika demokrasi susah dipertanggungjawabkan seperti sekarang ini, maka Indonesia akan dianggap remeh oleh bangsa lain.

"Demokrasi ini untuk anak bangsa. Bukan untuk kita saja. Kalau sudah susah dipertanggungjawabkan, maka kita susah untuk menjadi bangsa yang bermartabat di pandangan dunia secara global," tegasnya.

Kata Amran, sebagai akademisi mereka resah dan merasa punya tanggung jawab untuk ikut menjaga reformasi yang sudah dibangun.

Olehnya, mereka mengingatkan Presiden RI agar bisa menjaga marwah bangsa dan kembali ke koridor demokrasi.

"Kita mengawal reformasi ini agar tidak menjadi cidera karena ada ketidaknyamanan dalam berdemokrasi. Kalau ada yang keluar, wajib kampus mengingatkan kembali," tuturnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing