SuaraSulsel.id - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa pihaknya yang memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.
"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu.
JK mengungkapkan hal itu ketika menjelaskan asal-usul kepemilikan PT Kiani Lestari milik Prabowo yang sempat disinggung pada debat ketiga Pilpres di Istora Senayan, Jakarta.
JK mengatakan bahwa pihaknya menjelaskan hal itu setelah mendapatkan beberapa pertanyaan sehingga memilih untuk memberikan keterangan secara resmi di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No. 6 Jaksel.
Menurut dia, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian pabrik kertas PT Kiani Lestari pada tahun 2004 kepada Bank Mandiri sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat.
"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual 150 juta dolar dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional, boleh Pak asal cash. Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash 150 juta dolar," kata JK menjelaskan.
Setelah pertemuan itu, kata JK, Prabowo kemudian membeli pabrik tersebut. Pabrik tersebut adalah pabrik kertas maka mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200.000 hektare.
JK memastikan pihaknya tidak pernah memberikan lahan kepada Prabowo karena yang sebenarnya hanya memfasilitasi pembelian antara Prabowo dan Bank Mandiri.
"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.
Baca Juga: Sejumlah Alumni Unhas Beri Dukungan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming
Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies mengatakan bahwa setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia tidak memiliki rumah, tetapi di sisi lain Menteri Pertahanan memiliki lebih dari 340.000 hektare tanah.
Atas pernyataan itu, Prabowo Subianto lantas membantah bahwa data tersebut keliru dan meminta agar Anies tidak mengutip data yang salah. Bantahan Prabowo itu disampaikan ketika Anies mengoreksi pernyataannya di awal.
Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023 dan debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang kembali mempertemukan para capres.
Tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Minggu (7/1), meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
Shayne Pattynama Hilang, Sandy Walsh Unjuk Gigi di Buriram United
-
Danantara Tunjuk Ajudan Prabowo jadi Komisaris Waskita Karya
-
Punya Delapan Komisaris, PT KAI Jadi Sorotan Danantara
-
5 Rekomendasi HP Tahan Air Murah Mulai Rp2 Jutaan Terbaik 2025
-
Bak Langit dan Bumi! Gaji Anggota DPR RI vs Eks Bek Milan di Parlemen Georgia
Terkini
-
Uang Palsu Kembali Gegerkan Gowa! 2 Wanita Ditangkap
-
Sekda Sulsel: Pencegahan TPPO Harus dengan Pendekatan Lintas Sektor
-
Setelah Demo Ricuh, Kenaikan Pajak PBB di Bone Akhirnya Ditunda!
-
Rumah Ratusan Juta Rupiah di Lahan Stadion Sudiang Dibongkar
-
Gubernur Sulsel Evaluasi Program Stop Stunting di Takalar dan Jeneponto