Jusuf Kalla Ungkap Asal-usul Tanah 200 Ribu Hektar Prabowo Subianto di Kalimantan, Ternyata

SuaraSulsel.id - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa pihaknya yang memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu.

JK mengungkapkan hal itu ketika menjelaskan asal-usul kepemilikan PT Kiani Lestari milik Prabowo yang sempat disinggung pada debat ketiga Pilpres di Istora Senayan, Jakarta.

JK mengatakan bahwa pihaknya menjelaskan hal itu setelah mendapatkan beberapa pertanyaan sehingga memilih untuk memberikan keterangan secara resmi di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No. 6 Jaksel.

Baca Juga: Sejumlah Alumni Unhas Beri Dukungan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming

Menurut dia, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian pabrik kertas PT Kiani Lestari pada tahun 2004 kepada Bank Mandiri sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat.

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual 150 juta dolar dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional, boleh Pak asal cash. Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash 150 juta dolar," kata JK menjelaskan.

Setelah pertemuan itu, kata JK, Prabowo kemudian membeli pabrik tersebut. Pabrik tersebut adalah pabrik kertas maka mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200.000 hektare.

JK memastikan pihaknya tidak pernah memberikan lahan kepada Prabowo karena yang sebenarnya hanya memfasilitasi pembelian antara Prabowo dan Bank Mandiri.

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Baca Juga: JK Masih Netral di Pilpres 2024, Kata Erwin Aksa

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies mengatakan bahwa setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia tidak memiliki rumah, tetapi di sisi lain Menteri Pertahanan memiliki lebih dari 340.000 hektare tanah.