Ratusan Orang di Makassar Akan Unjuk Rasa Tuntut Ketua KPK Firli Bahuri Dicopot

SuaraSulsel.id - Ratusan mahasiswa dan pemuda di kota Makassar akan menggelar aksi unjuk rasa, Senin, 9 Oktober 2023.

Aksi ini berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Menteri Pertanian non aktif Syahrul Yasin Limpo.

Aksi akan digelar di beberapa titik, yakni di simpang lima Bandara, fly over Urip Sumoharjo dan jalan Perintis Kemerdekaan.

Dalam surat bernomor: Istimewa/007/X/2023 itu tertulis para pengunjuk rasa akan memulai orasi pada pukul 14.00 wita sampai Firli dicopot.

Baca Juga: Disorot soal Foto Firli dan SYL, Polda Bakal Kembali Periksa Kombes Irwan Anwar Terkait Kasus Pemerasan Pimpinan KPK

Para pengunjuk rasa menuntut dua hal. Pertama, Firli Bahuri sebagai ketua KPK harus dicopot, diperiksa dan diadili.

Tuntutan lainnya adalah menghentikan tindakan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Syahrul Yasin Limpo sebagai tokoh Sulawesi Selatan.

"Copot, periksa dan adili ketua KPK dan stop tindakan diskriminasi dan kriminalisasi tokoh Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo," demikian isi tuntutan surat yang beredar, 8 Oktober 2023.

Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahiduddin yang dikonfirmasi mengaku belum mengecek izin unjuk rasa tersebut. Namun, menurutnya personel akan selalu siaga untuk mengawal keamanan masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

"Besok saya cek," ujarnya.

Baca Juga: Dugaan Pemerasan KPK ke Syahrul Yasin Limpo, Kapolri Listyo Sgit Prabowo: Polri Transparan

Seperti diketahui, foto ketua KPK Firli Bahuri bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo di sebuah lapangan Bulu Tangkis viral di media sosial. Firli sendiri dilaporkan ke polisi karena diduga memeras SYL terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementan.

Kasus dugaan pemerasan itu ditangani oleh Polda Metro Jaya dan sudah naik ke tahap penyidikan. Selain itu, Firli juga dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.

Firli dianggap melanggar Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021. Aturan itu mengatur soal larangan tiap insan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing