Bahtiar Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah Bergaya Punggawa

SuaraSulsel.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin melantik tiga Penjabat Bupati dan satu Penjabat Wali Kota di Sulawesi Selatan.

Mereka adalah Andi Abubakar sebagai Pj Bupati Bantaeng, Fahsul Falah sebagai Pj Bupati Sinjai, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin dan Asrul Sani sebagai Pj Wali Kota Palopo.

Pelantikan digelar di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa, 26 September 2023.

Dalam arahannya, Bahtiar meminta agar para Bupati dan Wali Kota yang baru saja dilantik langsung berangkat ke daerahnya masing-masing. Jangan ada yang bergaya punggawa atau minta dilayani.

"Jadi saya perintahkan seluruh Pj Bupati/Wali kota ini turun ke masyarakat. Jangan gayanya gaya punggawa. Kita pejabat ini pelayan masyarakat, bukan punggawa," ujar Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu menegaskan punya hak untuk mengevaluasi kinerja para Pj Bupati dan wali kota. Jika tidak becus, maka akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diganti.

"Pj ini kan Kepres ya, penunjukan presiden. Pagi ini dilantik, sore bisa diberhentikan. Tiap tiga bulan akan dievaluasi. Saya sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat juga berkewajiban dan mendapatkan tugas mengevaluasi Pj itu," tegasnya.

Bahtiar juga menegaskan akan mengabsen semua kepala daerah setiap hari Senin. Mereka akan ditanya soal permasalahan inflasi, stunting, ketahanan pangan, dan situasi keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat.

Ia pun memerintahkan agar para Bupati dan Wali kota bisa mendatangi masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan mereka. Termasuk bagaimana agar delapan program prioritas dari presiden RI Joko Widodo bisa disinkronkan.

Baca Juga: Nama-nama Hantu Paling Ditakuti di Sulawesi Selatan, Salah Satu Pernah Masuk Bioskop

"Jadi saya sudah perintahkan seperti itu. Arahan saya seluruh bupati dan wali kota terutama yang baru dilantik tidak ada waktu untuk bulan madu. Waktunya kerja," tutur Bahtiar.

Pastikan Pemilu Berjalan Lancar

Pj Bupati dan Wali Kota juga diminta memastikan kelancaran menjelang pemilu. Apalagi soal penganggaran.

Pj Gubernur Bahtiar berharap kepala daerah bisa menyiapkan anggaran pemilu minimal 40 persen dari APBD.

"Bagaimana mau Pemilu kalau duitnya tidak ada. Harus ada (disiapkan) di samping program-program prioritas," jelasnya.

Sama halnya dengan antisipasi El Nino. Harus ada solusi untuk ketahanan pangan di daerah, kalau perlu menggunakan biaya tak terduga untuk penyediaan air.