PSSI Akan Percepat KLB, Namun Baru Persis Solo Dan Dan Persebaya Surabaya yang Minta

SuaraSulsel.id - Kongres Luar Biasa (KLB) akan segara digelar PSSI. Hal ini pun diputuskan untuk dipercepat setelah adanya rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, Jumat malam (28/10/2022).

Saat ini PSSI sudah melakukan tahapan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa ini.

"Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, diunggah di akun Youtube PSSI TV, Sabtu (29/10/2022).

Normalnya, KLB akan digelar November 2023, namun demikian alasan PSSI mempercepat proses KLB Ini demi mencegah perpecahan di kalangan anggotanya.

Iriawan mengatakan bahwa statuta PSSI, KLB digelar jika ada permintaan tertulis dari 50 persen atau 2/3 dari jumlah total anggota PSSI dan KLB dilaksanakan tiga bulan setelah PSSI menerima permohonan tersebut.

Kendati saat ini yang mengajukan permintaan KLB yakni baru klub Persis Solo serta Persebaya Surabaya.

"Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI," jelas Iwan Bule.

KLB ini merupakan pertimbangan para pemangku kepentingan agar membantu bergulirnya kembali Liga 1, 2 dan 3 musim kompetisi 2022-2023.

Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.

Menurut dokumen TGIPF merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Komite Eksekutif (Exco) baru, termasuk di dalamnya ketua umum dan wakil ketua umum.

Selain itu TGIPF juga meminta pemerintah agar Liga 1, 2 dan 3 Indonesia tidak diizinkan berlangsung selama belum ada perubahan signifikan tentang tata kelola kompetisi oleh PSSI. (ANTARA)