Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Sangat Wajar Polisi Dapat Pengawasan Berlapis

SuaraSulsel.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai sangat wajar apabila Polri mendapat pengawasan berlapis. Termasuk dari masyarakat. Karena institusi tersebut merupakan titik pijak ketertiban sosial.

"Kepolisian menjadi titik pijak penyelenggaraan ketertiban sosial yang merupakan landasan pokok stabilitas ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila kinerja kepolisian mendapatkan pengawasan berlapis, termasuk dari masyarakat," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu 21 September 2022.

Ma'ruf Amin mengatakan hal tersebut dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-31 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Ajaran 2022 bertajuk "Penguatan Integritas Kepemimpinan Polri guna Mendukung Reformasi Budaya Organisasi dalam rangka Membangun Kepercayaan Masyarakat".

Dia menambahkan saat ini merupakan momen tepat bagi Polri untuk mempercepat reformasi di internal institusi tersebut.

Baca Juga: Jangan Lawan Najwa Shihab, "Bekingnya" Omongan Kapolri Lho...

"Di tengah perbincangan publik yang luas atas Polri, saat ini juga merupakan momentum yang baik untuk melakukan percepatan reformasi di tubuh kepolisian sebagai ikhtiar untuk menghadirkan pelayanan terbaik dan meningkatkan kepercayaan publik," katanya.

Dalam konteks reformasi internal, lanjutnya, peran pimpinan Polri sangat penting sebagai penentu visi profesionalisme Polri, sekaligus sebagai teladan yang memberikan contoh dan semangat kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.

"Pimpinan Polri yang berintegritas, profesional, dan reformis diharapkan dapat muncul dari lulusan Sespimti dan Sespimmen," tambahnya.

Berbagai peristiwa global juga mesti dicermati dan disikapi secara sigap oleh Polri, kata Wapres, seperti serangan siber menjadi ancaman yang menyertai, meningkatnya urbanisasi di berbagai kota di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut dia, urbanisasi akan memunculkan persoalan baru di perkotaan yang berdampak pada pelayanan publik dan ketertiban sosial. Permasalahan yang dapat terjadi adalah meningkatnya kriminalisasi, ancaman terorisme, kejahatan narkotika, kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Kamaruddin Simanjuntak Sebut Ferdy Sambo Jenderal Pengecut: Dia Menyengsarakan Polisi Lain

"Tren global yang akan turut membentuk masa depan bangsa perlu diantisipasi oleh jajaran kepolisian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menekankan beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti," jelasnya.

Pertama, Ma'ruf Amin mengatakan Polri harus terus melanjutkan transformasi yang adaptif, kreatif, dan inovatif, sejalan dengan lingkungan strategis global, nasional, dan daerah secara dinamis.

"Kedua, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional, saya mengharapkan peran jajaran kepolisian yang profesional untuk mendukung kegiatan investasi, perdagangan, pariwisata, jalur logistik, dan konektivitas, baik di tingkat nasional maupun daerah," katanya.

Ketiga, lanjutnya, Indonesia sebagai negara besar, di mana setiap daerah memiliki karakter sosial budaya yang beragam dan konteks persoalan spesifik.

"Oleh karena itu, saya mengharapkan jajaran kepolisian untuk memperkuat pola pendekatan kultural, pendekatan literasi hukum, dan pendekatan teritorial agar terbangun ikatan emosi persaudaraan dengan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Polri juga perlu memperkuat agenda kebangsaan dalam semangat pluralisme, karena nilai kesetiakawanan, keramahan, gotong royong, dan toleransi menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi pengayom dan pelindung masyarakat.

"Keempat, reformasi Polri juga perlu fokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas di aspek digital. Kapabilitas ini tidak hanya untuk mengantisipasi dan menangkal serangan atau kejahatan siber, namun juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara digital," ungkapnya.

Wapres mengatakan perbaikan kualitas pelayanan itu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan publik Polri dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), karena pemerintah telah menargetkan pendirian MPP di seluruh semua kabupaten dan kota pada akhir 2024.

"Terakhir, saya mengharapkan para lulusan Sespimti dan Sespimmen dapat menjadi duta-duta pembaruan di tubuh kepolisian. Utamakan prinsip moralitas, kepatutan, dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat," tegasnya.

Dengan cara-cara tersebut, menurutnya, Polri akan mendapatkan legitimasi dari pihak-pihak yang dilayaninya untuk melaksanakan otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Selain itu, Polri juga akan semakin dekat dengan publik. Sehingga, masyarakat bukan hanya menjadi pengawas Polri, namun juga menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan," ujar Ma'ruf Amin. (Antara)