Upaya KPK Cegah Korupsi di Badan Usaha Milik Daerah Dapat Dukungan

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) di Badan Usaha Milik Daerah.

Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan pemkab setempat yang memiliki sejumlah BUMD akan memperkuat pengawasan seperti yang diharapkan KPK.

Saat Rapat Kordinasi Nasional terkait Penguatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan BUMD Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) secara virtual di Sekayu, Kamis (8/9).

“Dalam waktu dekat kami akan mengevaluasi BUMD, jika tidak produktif akan dibubarkan saja,” kata dia.

Ia juga berjanji memonitoring kinerja BUMD di daerah setempat sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan.

KPK saat ini sudah memiliki panduan dalam melawan korupsi yakni Lihat, Lawan, dan Laporkan.

“Jika melihat ada korupsi maka lawan, dengan cara mencegah dan tidak ikut melakukan. Lalu, laporkan,” kata dia.

Dengan adanya panduan itu, semua pihak di daerah tersebut diharapkan dapat berperan aktif terutama dari kalangan BUMD.

Sesuai arahan dari pimpinan KPK bahwa pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan Trisula, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang mana ketiga komponen ini berjalan serentak.

Baca Juga: Rektor Unila Ditangkap KPK, Nadiem Makarim Rombak Aturan SNMPTN 2023 Jalur Prestasi

Kalangan BUMD dan dunia usaha diharapkan berperan aktif, karena sektor ini paling banyak berkasus hukum dengan KPK, terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang mendominasi hingga 50 persen dari tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Ia menyatakan bahwa Musi Banyuasin menyadari sebagai daerah di Sumsel dengan nominal APBD tertinggi diharapkan berperan aktif dalam mencegah tipikor.

Keaktifan dari pemerintah itu, katanya, dapat diwujudkan dengan memberikan teladan yang baik ke masyarakat mengenai nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. (Antara)