SuaraSulsel.id - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja APBD masing-masing, yang menurut peninjauan terakhirnya baru mencapai 39,3 persen.
"Sampai hari ini, belanja daerah, belanja APBD baru 39,3 persen; hati-hati ini, baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan di daerah; yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat. Ini penting sekali," kata Presiden dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Agustus 2022.
Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, selain dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, juga diikuti para kepala daerah secara daring.
Jokowi mengingatkan realisasi belanja APBD menjadi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia juga menyoroti masih adanya uang APBD yang menganggur di bank sebesar Rp193 triliun.
Baca Juga: Trending Topik di Twitter Indonesia, Jogetan Iriana Jokowi Buat Warganet Gemas
"Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun. Sangat besar sekali. Ini harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," tegasnya.
Dia juga mengingatkan seluruh elemen pemerintahan untuk tidak lagi bekerja dengan rutinitas standar yang biasa-biasa saja di tengah krisis global.
Kondisi sulit global itu, menurut Jokowi, disebabkan oleh tantangan pemulihan pandemi COVID-19 yang diikuti dengan situasi perang dan geopolitik hingga memunculkan krisis pangan, energi, dan keuangan.
"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal," ujar Presiden.
Dia meminta jajaran pemerintah bekerja bukan hanya memperhitungkan aspek makro, tetapi juga secara mikro, bahkan detail melalui angka dan data. Kinerja tersebut penting dalam upaya menekan laju inflasi yang mencapai 4,94 persen pada Juli 2022 (yoy) terutama diakibatkan gejolak inflasi kelompok pangan sebesar 11,47 persen (yoy).
Baca Juga: Sejarah Dangdut Koplo yang Hebohkan Istana Negara saat Momen 17 Agustus
Tingkat inflasi nasional tersebut lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah dari PDIP yang Tak Ikut Retreat untuk Mundur
-
Wamendagri Bima Ingatkan Kepala Daerah Lakukan Mitigasi, Menilik Sejumlah Wilayah Diprediksi Alami Cuaca Ekstrem
-
Bocoran Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua: Setelah Lebaran, Lokasi Dirahasiakan?
-
Mendagri Umumkan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah Serentak Jilid II di Istana
-
APBD Jakarta Tembus Rp 91 T, Pramono Minta Kejagung Ikut Awasi: Biar Tidak Ada Lubang
Tag
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta