SuaraSulsel.id - Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) Provinsi Aceh menyatakan belum ada partai politik lokal. Mendaftar sebagai calon peserta Pemilu legislatif 2024.
Ketua KIP Provinsi Aceh Syamsul Bahri mengatakan, pendaftaran partai politik lokal calon peserta pemilu legislatif dibuka mulai 1 hingga 14 Agustus 2022.
"Hingga hari kedua pendaftaran, belum ada partai politik lokal yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024. Pendaftaran dibuka hingga dua pekan ke depan," kata Syamsul Bahri, Selasa 2 Agustus 2022.
Syamsul Bahri mengatakan pendaftaran dilakukan pimpinan partai politik lokal. Sebelum mendaftar, partai politik lokal diharuskan mengisi data partai terdiri kepengurusan maupun anggota dalam sistem informasi partai politik (sipol).
"Dari 17 partai politik lokal yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya delapan yang mengaktivasi akun sipol. Artinya, delapan partai politik lokal tersebut berkesempatan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu," kata Syamsul Bahri.
Adapun delapan partai lokal yang sudah memiliki akun sipol yakni Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Aceh (PA), Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat).
Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Islam Aceh (PIA), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Amanat Reformasi (PAR).
Keikutsertaan partai politik lokal pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh
Partai politik lokal pertama sekali mengikuti pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 2007. Partai politik lokal hanya mengikuti pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.
Syamsul Bahri mengimbau partai politik lokal agar mendaftar sebagai calon peserta pemilu di awal pendaftaran. Sebab, jika ada persyaratan tidak lengkap masih ada waktu untuk perbaikan.
"Jika mendaftar di akhir pendaftaran dan data yang disampaikan tidak lengkap, maka tidak ada waktu perbaikan. Jika data pendaftaran tidak lengkap, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Syamsul Bahri. (Antara)
Berita Terkait
-
Jika Bebas dari Lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum Diberikan Kebebasan Memilih Jabatan Apa Saja di PKN
-
Datangi KPU Minta Kepastian Hukum Warga Agar Bisa Salurkan Hak Suara, MRP Ungkap Mayoritas Orang Papua Belum Punya e-KTP
-
Bahas Anggaran Pemilu 2024, Mahfud MD Wanti-wanti KPU: Anda Harus Sungguh-sungguh Bekerja
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
-
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus, RI & Thailand Kena 'Diskon' Sama, Singapura Paling Murah!
-
Pemerintah Dunia dan Tenryuubito: Antagonis One Piece yang Pungut Pajak Seenaknya
Terkini
-
BRI Dukung UMKM Aiko Maju Jadi Pemasok Program MBG di Sitaro
-
Dewan Pers: Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkat
-
Ekspresi Bahagia Ribuan PPPK Pemprov Sulsel Terima SK
-
Kasus 5 Pekerja Jatuh di Jembatan Tarailu, Disnaker Sulbar: Pasti Ada Sanksi
-
BRI Bukukan Laba Rp26,53 Triliun di Tengah Tantangan, Terus Berdayakan UMKM