SuaraSulsel.id - Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) Provinsi Aceh menyatakan belum ada partai politik lokal. Mendaftar sebagai calon peserta Pemilu legislatif 2024.
Ketua KIP Provinsi Aceh Syamsul Bahri mengatakan, pendaftaran partai politik lokal calon peserta pemilu legislatif dibuka mulai 1 hingga 14 Agustus 2022.
"Hingga hari kedua pendaftaran, belum ada partai politik lokal yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024. Pendaftaran dibuka hingga dua pekan ke depan," kata Syamsul Bahri, Selasa 2 Agustus 2022.
Syamsul Bahri mengatakan pendaftaran dilakukan pimpinan partai politik lokal. Sebelum mendaftar, partai politik lokal diharuskan mengisi data partai terdiri kepengurusan maupun anggota dalam sistem informasi partai politik (sipol).
"Dari 17 partai politik lokal yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya delapan yang mengaktivasi akun sipol. Artinya, delapan partai politik lokal tersebut berkesempatan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu," kata Syamsul Bahri.
Adapun delapan partai lokal yang sudah memiliki akun sipol yakni Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Aceh (PA), Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat).
Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Islam Aceh (PIA), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Amanat Reformasi (PAR).
Keikutsertaan partai politik lokal pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh
Partai politik lokal pertama sekali mengikuti pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 2007. Partai politik lokal hanya mengikuti pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.
Baca Juga: Bahas Anggaran Pemilu 2024, Mahfud MD Wanti-wanti KPU: Anda Harus Sungguh-sungguh Bekerja
Syamsul Bahri mengimbau partai politik lokal agar mendaftar sebagai calon peserta pemilu di awal pendaftaran. Sebab, jika ada persyaratan tidak lengkap masih ada waktu untuk perbaikan.
"Jika mendaftar di akhir pendaftaran dan data yang disampaikan tidak lengkap, maka tidak ada waktu perbaikan. Jika data pendaftaran tidak lengkap, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Syamsul Bahri. (Antara)
Berita Terkait
-
Jika Bebas dari Lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum Diberikan Kebebasan Memilih Jabatan Apa Saja di PKN
-
Datangi KPU Minta Kepastian Hukum Warga Agar Bisa Salurkan Hak Suara, MRP Ungkap Mayoritas Orang Papua Belum Punya e-KTP
-
Bahas Anggaran Pemilu 2024, Mahfud MD Wanti-wanti KPU: Anda Harus Sungguh-sungguh Bekerja
Terpopuler
- Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain China Emosi: Saya Lihat Itu dari Kamar Hotel
- 9 Mobil Bekas Murah Sekelas Alphard Mulai Rp 60 Juta: Captain Seat Nyaman Selonjoran
- 5 Rekomendasi Moisturizer untuk Usia 50 Tahun ke Atas: Wajah Jadi Lembap dan Awet Muda
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 7 Mobil Bekas Toyota-Suzuki: Harga Mulai Rp40 Jutaan, Cocok buat Keluarga Kecil
Pilihan
-
Daftar 5 Sepatu Olahraga Pilihan Dokter Tirta, Brand Lokal Kualitas Internasional
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
-
Hadapi Jepang, Patrick Kluivert Akui Timnas Indonesia Punya Rencana Bagus
-
Usai Tepuk Pundak Prabowo Subianto, Kini Handphone Ole Romeny Disita
Terkini
-
Ustaz Yahya Waloni Meninggal Dunia, Ambruk di Mimbar Saat Khutbah Idul Adha
-
Sapi Kurban Presiden Prabowo Disembelih di Masjid 99 Kubah Makassar
-
Menu Sederhana dan Murah di Hari Idul Adha: Hemat Tapi Tetap Lezat!
-
Layanan Transportasi Bus Jamaah Indonesia Jelang Puncak Ibadah Haji Bermasalah
-
Ini Doa-Doa Terbaik Saat Menjalankan Puasa Arafah: Menghapus Dosa & Minta Rezki